TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga derasnya sentimen negatif yang beredar di kalangan investor global, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang membebani kondisi fiskal negara.
Namun anggapan tersebut dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional justru tidak menjadikan program MBG sebagai sumber utama kekhawatiran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, perhatian lembaga pemeringkat global saat ini lebih banyak tertuju pada sentimen pasar dan persepsi investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Baca juga: BGN Bentukan Jokowi Digoyang Isu Bubar, Prabowo Pasang Badan: Program MBG Haram Berhenti!
Purbaya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, pembahasan mengenai program MBG tidak menjadi isu utama.
Sebaliknya, lembaga pemeringkat tersebut lebih menyoroti berbagai sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik dan dampaknya terhadap kepercayaan investor.
“Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia merebutkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung DPR/MPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang bahwa program MBG dianggap berpotensi mengganggu kesehatan fiskal Indonesia.
Menurut Purbaya, tantangan yang saat ini lebih diperhatikan investor global berkaitan dengan kondisi pasar keuangan Indonesia.
Dalam setahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami koreksi sekitar 20 persen. Bahkan jika dihitung dari level tertingginya, penurunan mencapai sekitar 38 persen.
Angka tersebut dinilai cukup dalam dan bahkan disebut melampaui koreksi yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19.
Tidak hanya itu, arus modal asing juga menunjukkan tren keluar yang signifikan. Dalam periode 12 bulan terakhir, investor asing tercatat menarik dana hingga Rp78 triliun dari pasar domestik.
Fenomena tersebut menjadi salah satu indikator yang mencerminkan menurunnya kepercayaan sebagian investor terhadap pasar modal Indonesia.
Situasi semakin mendapat perhatian setelah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 28 Februari 2026 yang memberlakukan interim freeze terhadap Indonesia.
Keputusan tersebut menyoroti aspek transparansi serta tata kelola pasar modal nasional yang menjadi perhatian komunitas investasi internasional.
Di saat yang sama, sejumlah lembaga pemeringkat global seperti Moody's, Fitch Ratings, dan S&P juga terus mencermati perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk dinamika fiskal dan stabilitas sektor keuangan.
Baca juga: Daftar 28 Aset Properti Lodewyk Pusung Eks Wakil BGN, Tersebar hingga ke Manado Senilai Rp58 Miliar
Selain faktor domestik, pemerintah juga menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan.
Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap belanja negara sekaligus memicu inflasi dari sisi biaya produksi.
Sementara itu, nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan sekitar 8 persen secara year to date (YTD).
Pelemahan mata uang nasional tersebut ikut memperkuat persepsi risiko di mata investor global, terutama investor institusional yang sangat sensitif terhadap stabilitas ekonomi makro.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG.
Ia menilai ada kesalahpahaman yang berkembang bahwa program tersebut bersifat kaku dan tidak dapat diubah ketika kondisi fiskal membutuhkan penyesuaian.
Padahal, menurutnya, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengelola program tersebut agar tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
“Itu kan program fleksibel, MBG kan fleksibel. lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel. Dimana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” beber Purbaya.
Pernyataan itu juga sejalan dengan langkah pemerintah yang belakangan melakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan program MBG, termasuk fokus pada efisiensi dan peningkatan kualitas layanan.
Di hadapan lembaga pemeringkat internasional, pemerintah disebut telah menjelaskan bahwa program-program prioritas tetap dapat berjalan beriringan dengan disiplin fiskal.
Purbaya menegaskan pemerintah masih optimistis mampu menjaga defisit APBN pada kisaran 2 hingga 3 persen, sesuai target yang telah ditetapkan.
“Termasuk program-program itu nggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen,” lanjutnya.
Keyakinan tersebut didasarkan pada kemampuan pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan apabila diperlukan, termasuk menghadapi risiko-risiko eksternal yang muncul sewaktu-waktu.
Baca juga: Menkeu Purbaya Tertawa Tanggapi Kabar Dirinya Bakal Tinggalkan Kabinet: Mundur? Saya Sukanya Maju
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki instrumen yang cukup untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.
Salah satunya adalah kemungkinan lonjakan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan beban fiskal negara.
Menurutnya, pemerintah tetap memiliki opsi kebijakan untuk mengendalikan dampak tersebut agar tidak mengganggu stabilitas APBN.
“Dan kalau kepepet misalnya harganya minyak yang tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Di akhir penjelasannya, Purbaya mengungkapkan bahwa salah satu tugas pemerintah saat ini adalah meluruskan persepsi yang berkembang di kalangan investor global.
Ia mengatakan bahwa kepada S&P telah dijelaskan bahwa berbagai program prioritas, termasuk MBG, dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal negara sehingga tidak menjadi ancaman bagi keberlanjutan APBN.
“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel, saya kasih ke S&P yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust, jadi nggak usah takut tentang kondisi fiskal kita.”
Dengan keyakinan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang terkendali. Meski menghadapi tekanan dari pasar keuangan, pelemahan rupiah, serta ketidakpastian ekonomi global, pemerintah optimistis stabilitas fiskal tetap dapat dijaga sambil memastikan program-program prioritas nasional terus berjalan.
***
(TribunTrends/Kompas)
