Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, menegaskan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 harus tetap berjalan meskipun pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan keuangan.

Menurut Juhaili, setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu harus mendapatkan manfaat pembangunan yang merata.

Karena itu, ia berharap sedikitnya ada satu kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di masing-masing daerah pada tahun anggaran 2026.

“Saya berharap setiap kabupaten dan kota minimal mendapatkan satu kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026,” ungkap Juhaili saat dihubungi TribunBengkulu.com, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu masih menunggu perkembangan sejumlah pekerjaan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan tahapan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk apakah proses lelang sudah dilakukan atau belum.

Menurutnya, informasi tersebut penting untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pembahasan SiLPA dan Tanggungan Pekerjaan

Selain itu, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu juga akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pembahasan tersebut, DPRD akan menyoroti berbagai persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang masih menjadi perhatian.

“Setelah LHP BPK keluar, kami akan memanggil dinas-dinas terkait untuk membahas SiLPA dan berbagai persoalan pengelolaan anggaran lainnya,” ujarnya.

Juhaili mengungkapkan, salah satu persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah adalah sisa tanggungan pembayaran pekerjaan tahun 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp170 miliar.

Menurut dia, angka tersebut cukup besar sehingga diperlukan langkah strategis agar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak terkait dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu program pembangunan yang sedang berjalan.

Rencana Pinjaman ke Bank BJB

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah mengajukan pinjaman ke Bank BJB dengan nilai mencapai Rp750 miliar.

Juhaili menilai langkah tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan, yang terpenting adalah pembangunan tahun berjalan tidak terhambat akibat tunggakan pekerjaan dari tahun sebelumnya.

“Jangan sampai sisa tanggungan pekerjaan tahun lalu membuat pembangunan tahun ini menjadi terganggu atau tidak berjalan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pergeseran anggaran yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah.

Sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Juhaili menyatakan dukungannya terhadap rencana pinjaman Pemprov Bengkulu ke Bank BJB.

Dukungan tersebut diberikan dengan catatan seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan digunakan untuk mempercepat pembangunan serta menyelesaikan kewajiban keuangan daerah.

“Kami mendukung langkah tersebut selama sesuai mekanisme dan bertujuan menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta penyelesaian kewajiban daerah,” pungkasnya.