TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki fase baru. Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak hanya membawa perubahan struktur organisasi, tetapi juga memunculkan arah kebijakan baru yang disebut akan lebih menitikberatkan pada kualitas, efisiensi, dan pemerataan manfaat program.
Setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026), posisi Kepala BGN resmi diisi oleh Nanik S. Deyang.
Dalam konferensi pers perdana bersama jajaran pimpinan baru di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus pembenahan program MBG ke depan.
Perubahan tersebut dinilai cukup signifikan karena menyentuh berbagai aspek, mulai dari pembangunan dapur MBG, sumber pendanaan, sasaran penerima manfaat, hingga sistem pengawasan dan tata kelola.
Baca juga: Baru Menjabat, Kepala BGN Nanik Deyang Nekat Batasi Jumlah Dapur MBG: Enam per Kecamatan Cukup
Salah satu kebijakan pertama yang diumumkan Nanik adalah penghentian sementara atau moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Keputusan ini diambil setelah BGN menemukan bahwa jumlah dapur MBG yang telah beroperasi sudah sangat besar dan perlu dievaluasi secara menyeluruh sebelum ekspansi dilakukan kembali.
Menurut Nanik, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, penyebarannya dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan maupun kawasan aglomerasi.
“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisi yang sudah ada sekarang ada apa dan ini nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah, 27.000 lebih dapur yang sudah operasional.”
Karena itu, BGN memilih untuk menata terlebih dahulu jaringan dapur yang sudah ada.
“Kami akan beresin dulu ini ya. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja. Jadi moratorium.”
Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa penghentian sementara ini bukan berarti pembangunan dapur baru akan dihentikan selamanya. Evaluasi tetap dilakukan untuk melihat daerah-daerah yang masih kekurangan layanan.
Dalam evaluasi yang dilakukan BGN, ditemukan bahwa banyak dapur MBG menumpuk di wilayah yang relatif mudah dijangkau.
Sebaliknya, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih belum mendapatkan pelayanan yang memadai.
Nanik menyebut arahan Presiden sangat jelas: pemerataan harus menjadi prioritas utama.
“Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu.”
Kebijakan ini menandai perubahan orientasi MBG yang sebelumnya lebih fokus pada percepatan jumlah penerima manfaat secara nasional.
Baca juga: Dana Rp10 Triliun Diduga Dikorupsi, Guntur Romli Minta BGN Dibubarkan: Ganti Pimpinan Tak Cukup!
Perubahan lain yang cukup menarik adalah dibukanya peluang pendanaan program MBG dari sumber non-APBN.
Jika sebelumnya program ini hampir sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kini BGN mulai menjajaki berbagai alternatif pembiayaan.
Menurut Nanik, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, termasuk bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun hibah dari berbagai pihak.
“Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain itu banyak lho hibah-hibah ini.”
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran negara tanpa mengurangi cakupan program.
Bahkan, sejumlah yayasan disebut telah menerima bantuan hibah untuk mendukung pembangunan dapur MBG.
“Nah itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN.”
Untuk mempercepat layanan di wilayah 3T, BGN juga berencana memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah dan dapur masyarakat setempat.
Menurut Nanik, hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat di beberapa daerah terpencil tidak cukup besar untuk mendirikan dapur MBG baru.
“Dan kita juga ini tidak harus membangun dapur baru itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah.”
Ia mencontohkan bahwa di sejumlah wilayah hanya terdapat puluhan hingga ratusan penerima manfaat.
“Ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru.”
Karena itu, strategi yang dipilih adalah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia.
“Jadi yang sudah ada existing ya tau dapurnya siapa mungkin ada dapur umum atau apa intinya tidak harus membangun dapur baru.”
Salah satu pernyataan yang paling mendapat perhatian publik adalah ketika Nanik mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin langsung kepada Presiden agar BGN tidak lagi terlalu fokus mengejar angka.
Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG.
“Nah jadi gini dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas.”
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program selama ini.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah melakukan refocusing terhadap sekolah-sekolah yang dianggap tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG.
“Nah ini yang kita alihkan ke 3T ke jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini.”
Selain wilayah 3T, BGN juga akan memberi perhatian khusus kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.
“Nah itulah kira-kira yang pokoknya fokus biar anggarannya juga fokus ya kan ke sana tercapai.”
Baca juga: Kejagung Tolak Bekukan Dapur MBG yang Terafiliasi dengan Dadan Hindayana Cs, Ini Alasannya
Pembenahan tidak hanya dilakukan pada sisi operasional, tetapi juga tata kelola dan sistem pengawasan.
Wakil Kepala BGN yang baru, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa integrasi sistem dan validasi data menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus segera diselesaikan.
Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai auditor, Agustina menilai sejumlah sistem yang ada saat ini masih belum terintegrasi secara optimal.
“Saya sudah sepintas tahu ya kan memang ada lah portal MBG lah, dialog, sistem-sistem yang ada di sini, SIPGN dan sebagainya. Hari ini saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian validasi proses validasinya itu sebenarnya belum ada.”
Ia juga memastikan BGN akan memperkuat kolaborasi data dengan kementerian dan lembaga lain.
“Ya misalnya ya yang jelas yang sekarang sudah dipakai juga nih di data untuk yang Dapodik misalnya gitu ya.”
Sebagai penutup, Nanik menegaskan bahwa BGN membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan masukan dari masyarakat maupun media.
Ia menyadari bahwa program sebesar MBG membutuhkan pengawasan publik agar berjalan sesuai tujuan.
Karena itu, BGN berencana menggelar konferensi pers rutin setiap minggu sebagai bentuk transparansi.
“Mohon dikoreksi kalau kami salah.”
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa kepemimpinan baru BGN ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG yang saat ini tengah menjadi sorotan nasional.
***
(TribunTrends/Kompas)
