SURYA.co.id – Presiden Partai Buruh sekaligus tokoh buruh nasional, Said Iqbal, disebut berpeluang bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.
Kabar ini menarik perhatian karena selama bertahun-tahun Said Iqbal dikenal sebagai salah satu figur yang paling vokal memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia.
Jika benar bergabung ke dalam kabinet atau lembaga strategis pemerintah, langkah tersebut akan menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya dari aktivis buruh menjadi bagian dari pengambil kebijakan negara.
Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah masih mendiskusikan posisi yang tepat bagi Said Iqbal.
Namun, ia memastikan peran tersebut akan berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan dan perjuangan buruh yang selama ini menjadi fokus utama Iqbal.
"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurut Prasetyo, kontribusi dan pengalaman panjang Said Iqbal dalam memperjuangkan hak pekerja menjadi pertimbangan utama pemerintah.
"Ya kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini ya, dengan buruh, tenaga kerja," ucap Prasetyo.
"Tunggu, baru didiskusikan paling pas atau paling tepat," imbuh dia.
Meski demikian, Prasetyo belum memberikan kepastian apakah Said Iqbal akan dilantik pada Senin (8/6/2026) mendatang bersamaan dengan agenda pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional.
Nama Said Iqbal bukanlah figur baru dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia.
Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai salah satu pemimpin gerakan buruh yang aktif menyuarakan isu upah layak, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pekerja.
Sebagai Presiden Partai Buruh dan tokoh serikat pekerja nasional, Iqbal kerap menjadi wajah utama berbagai aksi buruh berskala nasional.
Kehadirannya dalam berbagai forum dialog ketenagakerjaan juga menjadikannya salah satu figur yang memiliki pengaruh kuat dalam dinamika hubungan industrial Indonesia.
Masuknya Said Iqbal ke dalam pemerintahan dinilai dapat menjadi jembatan antara aspirasi pekerja dengan proses perumusan kebijakan di tingkat negara.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Said Iqbal memilih bersikap hati-hati.
Saat dihubungi secara terpisah, ia tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan terkait kabar tersebut.
"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," kata Iqbal kepada Kompas.com.
Pernyataan singkat itu memperlihatkan bahwa keputusan final terkait posisi yang akan diemban masih berada di tangan Presiden dan pemerintah.
Sejumlah spekulasi muncul mengenai posisi yang mungkin ditempati Said Iqbal.
Dua nama yang paling banyak disebut adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
Opsi kedua cukup relevan karena pemerintah sebelumnya telah menggagas pembentukan DKBN sebagai wadah strategis yang berfokus pada perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, pernah menjelaskan bahwa dewan tersebut akan melibatkan unsur serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah.
“Akan duduk pimpinan buruh di sana, lalu akan duduk akademisi dari universitas-universitas yang mempunyai keberpihakan kepada perjuangan dan keselamatan buruh,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor DPP KSPSI, Jakarta Selatan.
Menurut Andi Gani, cakupan kerja DKBN tidak terbatas pada persoalan upah minimum atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lembaga tersebut juga akan membahas peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja, pendidikan anak-anak buruh, hingga penguatan program jaminan sosial.
Sementara itu, peluang Said Iqbal mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga menguat karena jabatan tersebut saat ini masih kosong.
Kursi tersebut belum terisi setelah pejabat sebelumnya, Immanuel Ebenezer atau Noel, tersandung kasus hukum.
Dalam perkembangan terbaru, Noel telah divonis bersalah dalam perkara korupsi pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.
Kondisi ini membuat pemerintah memiliki ruang untuk menunjuk figur baru yang dianggap memahami persoalan ketenagakerjaan dan mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap sektor tersebut.
Jika akhirnya bergabung ke pemerintahan, Said Iqbal akan menghadapi tantangan baru. Selama ini ia dikenal sebagai representasi suara buruh yang berada di luar lingkaran kekuasaan.
Ketika masuk ke dalam sistem pemerintahan, publik akan menunggu sejauh mana ia mampu menerjemahkan aspirasi pekerja menjadi kebijakan konkret.
Di sisi lain, kehadiran figur berlatar belakang gerakan buruh dapat menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan kelompok pekerja.
Namun, efektivitasnya tetap akan bergantung pada kewenangan yang diberikan serta kemampuan membangun sinergi antara kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah.
Said Iqbal adalah salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia.
Ia dikenal luas sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), jabatan yang diembannya sejak 2012 dan terus dipercaya memimpin hingga periode-periode berikutnya.
Lahir di Jakarta pada 5 Juli 1968, Said Iqbal menempuh pendidikan di bidang teknik dan ekonomi, mulai dari Diploma Teknik Mesin di Politeknik Universitas Indonesia, Sarjana Teknik Mesin di Universitas Jayabaya, hingga meraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia.
Aktivisme Said Iqbal di dunia perburuhan telah dimulai sejak awal 1990-an.
Ia dikenal vokal memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama dalam isu pengupahan, jaminan sosial, penolakan sistem outsourcing, serta kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh.
Selain memimpin KSPI, ia juga pernah dan masih menjabat posisi strategis di berbagai organisasi buruh, antara lain sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Wakil Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC), serta terlibat dalam forum nasional dan internasional seperti Dewan Pengupahan Nasional, ITUC, dan ILO.
Di luar gerakan serikat pekerja, Said Iqbal juga aktif di ranah politik.
Sejak 2021, ia menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, membawa agenda perjuangan buruh ke dalam jalur politik elektoral.
Kiprahnya diakui hingga tingkat internasional, salah satunya dengan penghargaan The Febe Elizabeth Velasquez Award dari serikat buruh Belanda FNV pada 2013, yang menobatkannya sebagai tokoh buruh berpengaruh di tingkat global.
Selain itu, ia juga menulis sejumlah buku dan pemikiran tentang ketenagakerjaan, menjadikan Said Iqbal figur sentral dalam dinamika perjuangan buruh Indonesia hingga kini.
