SURYA.co.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp18.000 per dolar AS sejak Kamis (4/6/2026).
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan hingga beban pembayaran utang negara.
Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak panik menghadapi pelemahan rupiah tersebut.
Menurutnya, kondisi nilai tukar masih berada dalam kendali otoritas yang berwenang, yakni Bank Indonesia (BI).
Saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, Purbaya menyampaikan keyakinannya terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh BI dalam menjaga stabilitas rupiah.
"Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya, BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
"Saya serahkan rupiah ke mereka (BI)," lanjut dia.
Salah satu alasan utama Purbaya tidak merasa khawatir adalah karena Bank Indonesia dinilai masih menjalankan kebijakan moneter secara tepat.
Sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, BI dianggap masih mampu mengelola tekanan yang terjadi di pasar keuangan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengandalkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Selain soal nilai tukar, Purbaya juga menanggapi kekhawatiran mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap pembayaran utang pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar surat utang negara menggunakan sistem kupon atau bunga tetap.
Karena itu, meskipun nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, kewajiban pembayaran pemerintah masih berada dalam batas yang telah diperhitungkan sebelumnya.
"Pembayaran utang kan lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," jelas Purbaya.
"Cuma kan hini, ini (pembayaran utang) masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," urainya.
Menurutnya, kenaikan beban pembayaran dalam rupiah akibat pelemahan kurs masih sesuai dengan skenario yang telah disiapkan Kementerian Keuangan.
Baca juga: Reaksi Menkeu Purbaya Soal Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 18.000 Per Dolar, Ini Langkah yang Diambil
Purbaya mengungkapkan bahwa saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memang menggunakan asumsi nilai tukar sekitar Rp16.500 per dolar AS.
Namun, pemerintah tidak hanya berpatokan pada satu asumsi dasar.
Berbagai simulasi juga telah dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak ekonomi global, termasuk skenario pelemahan rupiah yang lebih dalam.
"Begini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsi berapa, Rp16.500 ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ."
"Adjustment-nya (penyesuaian) cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan."
Meski tidak menjelaskan secara rinci batas maksimal pelemahan yang disimulasikan pemerintah, Purbaya memastikan posisi rupiah saat ini masih berada dalam rentang perhitungan yang telah dibuat sebelumnya.
Di tengah tekanan yang terjadi pada nilai tukar, Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih mendukung penguatan rupiah dalam jangka panjang.
Ia bahkan menyebut nilai fundamental rupiah seharusnya berada di level yang lebih kuat dibandingkan posisi saat ini.
"Tapi basically, fundamental Rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," tutur dia.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen dan tekanan eksternal dibandingkan perubahan mendasar pada kondisi ekonomi domestik.
Sikap tenang Menkeu Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah melihat pelemahan rupiah saat ini sebagai bagian dari dinamika pasar yang masih dapat dikelola. Setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi dasar optimisme tersebut.
Pertama, Bank Indonesia dinilai masih memiliki ruang dan instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Kedua, beban pembayaran utang pemerintah masih sesuai simulasi yang telah disiapkan dalam APBN.
Ketiga, pemerintah meyakini fundamental ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan signifikan.
Meski demikian, pergerakan rupiah tetap perlu dicermati karena pelemahan yang berlangsung terlalu lama dapat berdampak pada biaya impor, harga barang, serta tekanan inflasi.
Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional ke depan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa penanganan pergerakan nilai tukar saat ini masih menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.
"Pertama itu kan jurisdiksi Bank Sentral untuk menjaga nilai tukar. Itu biar mereka jalan dulu. Nanti kita lakukan rapat berkala secara normal aja," kata Purbaya di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/6/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurutnya, pemerintah dan KSSK tetap siap meningkatkan koordinasi apabila kondisi pasar membutuhkan respons yang lebih cepat.
"Kalau kita bisa melihat ada koordinasi yang bisa ditingkatkan sehingga memperbaiki nilai tukar, kita akan lakukan. Tapi sekarang itu masih dalam jurisdiksi bank sentral kita. Kecuali Bank Sentral minta rapat cepat, ya kita akan rapat cepat," ujar Purbaya.
Di tengah pelemahan rupiah yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir, Purbaya menilai tekanan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Menurutnya, berbagai isu dan rumor yang beredar di kalangan pelaku pasar ikut memengaruhi pergerakan mata uang Garuda. Kondisi tersebut membuat volatilitas kurs meningkat dalam waktu relatif singkat.
Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melihat adanya perubahan signifikan pada fondasi ekonomi nasional yang dapat menjadi penyebab utama pelemahan rupiah.
Purbaya juga membantah informasi yang beredar terkait dugaan permintaan kepada perbankan untuk melakukan simulasi atau stress test terhadap skenario pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS.
Menurutnya, tekanan yang terjadi dalam satu hingga dua hari terakhir berlangsung cukup mendadak dan lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi pasar yang berkembang.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons berbagai spekulasi yang muncul setelah nilai tukar rupiah terus bergerak mendekati level Rp18.000 per dolar AS.
Meski menyerahkan urusan stabilisasi kurs kepada BI, KSSK tetap menjalankan fungsi pemantauan terhadap kondisi ekonomi dan sektor keuangan nasional.
Purbaya menjelaskan bahwa rapat tingkat deputi KSSK dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi terkini dan memberikan masukan kepada pimpinan lembaga yang tergabung dalam komite tersebut.
Koordinasi rutin tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah.
Selain memantau perkembangan nilai tukar, pemerintah saat ini mengaku lebih fokus pada penguatan fondasi ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menilai bahwa dalam jangka panjang, kekuatan fundamental ekonomi akan menjadi faktor paling penting dalam menentukan arah pergerakan rupiah.
Dengan kata lain, stabilitas kurs tidak hanya ditentukan oleh intervensi jangka pendek di pasar keuangan, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi nasional dalam menjaga pertumbuhan, investasi, dan kepercayaan pelaku usaha.
Mendekatnya rupiah ke level Rp18.000 per dolar AS memiliki dampak psikologis yang cukup besar bagi pasar.
Namun, pernyataan pemerintah yang tetap menempatkan BI sebagai garda terdepan menunjukkan bahwa otoritas masih melihat situasi saat ini sebagai gejolak pasar yang dapat dikelola melalui instrumen moneter.
Di sisi lain, bantahan terkait isu stress test dan penekanan pada kuatnya fundamental ekonomi mengindikasikan pemerintah berupaya menjaga kepercayaan pasar agar tekanan terhadap rupiah tidak berkembang menjadi sentimen negatif yang lebih luas.
Dalam jangka pendek, perhatian pelaku pasar kemungkinan akan tertuju pada langkah-langkah BI serta perkembangan sentimen global yang memengaruhi arus modal dan pergerakan mata uang negara berkembang.
Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menjadi perhatian berbagai kalangan. Selain berdampak pada harga barang dan inflasi, pelemahan rupiah juga membawa konsekuensi bagi industri perbankan nasional yang perlu diantisipasi secara serius.
Dosen Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Andi Estetiono SE MM, mengungkapkan terdapat 3 risiko utama yang dihadapi sektor perbankan ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar AS:
Menurut Andi, ketiga risiko tersebut dapat memengaruhi stabilitas industri perbankan apabila tidak dimitigasi dengan baik.
Andi menjelaskan, pelemahan rupiah dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola aset dan simpanan mereka.
Dalam kondisi nilai tukar yang bergejolak, sebagian nasabah cenderung mengalihkan dana dari rupiah ke dolar AS untuk menjaga nilai asetnya.
Sebaliknya, ada pula yang mencairkan simpanan dolar guna memperoleh keuntungan dari selisih kurs, atau mengalihkannya ke instrumen investasi lain seperti emas.
“Ini tergantung persepsi dan respons masyarakat terhadap kondisi saat ini. Yang jelas LDR Valas dan Rasio Likuiditas Valas Perbankan perlu dipantau ketat,” ujar Andi, Senin (1/6/2026).
Perubahan perilaku tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan likuiditas valuta asing di sektor perbankan.
Risiko kedua berasal dari sisi pasar, terutama bagi bank yang memiliki posisi valuta asing terbuka.
Apabila terjadi ketidakseimbangan posisi valas atau net short position, bank berpotensi mencatat kerugian akibat selisih kurs yang langsung memengaruhi laporan keuangan.
Menurut Andi, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap profitabilitas perbankan jika pergerakan kurs berlangsung dalam jangka panjang, dan tidak diantisipasi dengan strategi manajemen risiko yang tepat.
Risiko ketiga berkaitan dengan sektor pembiayaan atau kredit.
Andi menyoroti nasabah yang memiliki pinjaman dalam dolar AS, tetapi menjalankan usaha dan memperoleh pendapatan dalam rupiah. Ketika kurs dolar naik, beban cicilan dan bunga yang harus dibayarkan otomatis ikut meningkat.
“Artinya dia mendapatkan penghasilan rupiah, tapi harus mengangsur atau membayar dalam dolar AS. Sehingga ketiga risiko tersebut perlu dimitigasi oleh industri perbankan,” katanya.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di sektor perbankan.
Andi menilai, perbankan kemungkinan akan merespons tekanan likuiditas dengan melakukan penyesuaian tingkat bunga simpanan, guna menjaga dana pihak ketiga tetap bertahan di bank.
Namun di sisi lain, kenaikan bunga simpanan tidak selalu diikuti kenaikan bunga kredit dalam waktu cepat.
Akibatnya, margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) perbankan berpotensi menyempit, sehingga bank harus meningkatkan efisiensi operasional untuk menjaga kinerja keuangan.
“Akibatnya Net Interest Margin atau selisih bunga antara pinjaman terhadap simpanan akan semakin menipis. Artinya keuntungan bank makin mengecil sehingga bank harus lebih efisien dalam operasionalnya,” jelasnya.
Di tengah dinamika nilai tukar, Andi mengingatkan masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan maupun panik.
Ia menilai pengelolaan keuangan yang bijak dan diversifikasi investasi, menjadi langkah penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.
