TRIBUNNEWS.COM - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar, melainkan sinyal serius yang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola negara.
Tekanan terhadap pasar keuangan domestik memang masih berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sama-sama mengalami pelemahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global serta sentimen negatif investor terhadap aset Indonesia.
Berdasarkan data pasar, rupiah sempat berada di kisaran Rp18.095,70 per dolar AS pada Minggu (7/6/2026) pagi.
Sementara itu, IHSG ditutup melemah di level 5.594 pada akhir perdagangan Jumat (5/6/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Hasto menilai berbagai tekanan ekonomi yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal.
"Melemahnya rupiah, turunnya indeks harga saham, dan geliat sektor riil yang mengalami tekanan, serta berbagai kasus korupsi atas kebijakan populis adalah buah tata kelola negara yang tidak berjalan baik," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai perbaikan tata kelola negara harus dilakukan secara menyeluruh agar kepercayaan publik dan investor dapat kembali pulih.
Hasto juga menyoroti aspek penegakan hukum yang dinilai masih menjadi tantangan dalam menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
Ia berpendapat bahwa sistem hukum yang kuat dan adil merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional.
Tanpa kepastian hukum, berbagai upaya untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian berpotensi menghadapi hambatan.
Dalam kesempatan itu, Hasto mengutip pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mengenai perjuangan melawan berbagai bentuk ketidakadilan.
"Bung Karno menegaskan bahwa yang dilawan rakyat Indonesia bukanlah orang-orang Belanda, melainkan suatu nafsu yang mengisap dan menyengsarakan," ujarnya.
Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Ekonomi Negara Baik: Ada Sentimen Negatif yang Ganggu Nilai Tukar Rupiah
Lebih lanjut, Hasto mendorong agar Indonesia kembali berpegang pada konsep Trisakti yang digagas Soekarno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Menurutnya, konsep tersebut masih relevan untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Trisakti Bung Karno adalah kehendak, tekad, dan jalan menjadi bangsa yang kuat untuk menghadapi sistem yang melahirkan penderitaan rakyat. Gagasan Bung Karno terbukti menjadi landasan dan kompas perjuangan bangsa," katanya.
Di tengah tekanan terhadap rupiah dan pasar saham, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan BI dan pemerintah telah memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.
Menurut Perry, terdapat dua langkah utama yang disepakati, yakni meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar kembali diminati investor global serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.
"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan sejalan dengan langkah Bank Indonesia sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Purbaya optimistis sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan bank sentral akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia serta membantu mengembalikan stabilitas rupiah.
Pernyataan Hasto menambah panjang respons berbagai kalangan terhadap pelemahan rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan domestik.
Di tengah kondisi tersebut, isu tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, dan koordinasi kebijakan ekonomi diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam upaya menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.
(Kompas.TV/Kontan/Tribunnews)
