TRIBUNNEWS.COM - Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, mengajak seluruh organisasi masyarakat Katolik untuk memperkuat kolaborasi lintas elemen bangsa.
Ajakan ini disampaikan sebagai respons atas tantangan nasional yang semakin kompleks, mulai dari isu kebangsaan, sosial, hingga moral.
Menurut KWI, kerja sama lintas sektor menjadi kunci menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, serta memastikan kontribusi nyata umat Katolik dalam pembangunan Indonesia.
"Tentu tidak mudah ketika mulai berkembang hingga saat ini,” ujarnya.
Pesan tersebut disampaikan oleh Mgr. Anton saat memimpin Perayaan Ekaristi Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-10 Vox Point Indonesia yang digelar di Aula Radio Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).
Dalam sambutannya, Ketua KWI mengapresiasi konsistensi pelayanan Vox Point Indonesia selama satu dekade di bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan, meskipun harus melewati berbagai dinamika politik nasional yang menantang.
“Ada dinamika yang luar biasa memiliki dinamika politik di mana dalam perjalanan 10 tahun ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan kepala pemerintahan. Disitulah terjadi dinamika. Kita diuji integritas moral spiritual kita. Bagaiamana kita harus mampu mewujudkan nilai-nilai Injil dan sila-sila Pancasila," kata dia.
Secara khusus, Mgr. Anton menekankan pentingnya keterlibatan aktif Vox Point Indonesia dalam menyikapi kondisi bangsa saat ini agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan situasi nasional.
"Dan sungguh semoga dalam keadaan saat ini ketika 10 tahun (Vox Point Indonesia) orang berkata bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, inilah kesempatan bagaimana Vox Point Indonesia terlibat dengan berbagai unsur, semua anak bangsa yang berkehendak baik untuk memperbaiki situasi," tegas dia.
Baca juga: Forum Lintas Generasi Temui KWI, Bahas Isu Krisis Moral dalam Bernegara
Sebagai wujud nyata kontribusi aktif bagi bangsa, Mgr. Anton bersama Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati turut meluncurkan karya terbaru berupa Program Digital Storytelling untuk Perkuat Literasi Anak Indonesia.
Program berbasis digital ini menyediakan konten dongeng melalui kanal "Kisah Santo bersama Ki Petrus" serta "Cerita Rakyat Nyi Dayat" yang dapat diakses masyarakat luas di platform media sosial TikTok, Instagram, dan YouTube.
Program literasi ini digagas oleh Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia sekaligus pemerhati pendidikan nasional, Indra Charismiadji. Menurut Indra, gagasan ini lahir dari keyakinan bahwa dongeng memiliki pengaruh besar dalam membangun karakter dan daya nalar anak di era digital.
“Einstein sudah mengingatkan bahwa dongeng bukan sekadar hiburan. Dongeng adalah pintu masuk bagi imajinasi, rasa ingin tahu, kemampuan berbahasa, daya nalar, dan pembentukan karakter anak. Pertanyaannya, bagaimana pesan itu kita terjemahkan di era digital? Anak-anak hari ini hidup di ruang digital. Karena itu, kita perlu menghadirkan dongeng, kisah keteladanan, dan cerita rakyat ke dalam format yang dekat dengan kehidupan mereka,” ujar Indra.
Pada momentum satu dekade ini, Vox Point Indonesia juga melantik pengurus untuk 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yaitu DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Prosesi Pelantikan dipimpin Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhsedjati dan Sekjen Grace Siahaan Njo.
Yohanes menjelaskan bahwa perayaan ini adalah bentuk syukur atas perjalanan pelayanan ormas yang lahir pada 12 Maret 2016 tersebut. Ia mendorong para anggota untuk terus terlibat aktif membawa dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Para Voxian yang merupakan kaum awam diutus untuk menyucikan tata dunia sosial politik, pendidikan, ekonomi dan berbagai lini pengabdian lainnya," ujar Handojo.
Ia juga berpesan kepada pengurus DPD yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas demi pelayanan kemasyarakatan yang lebih luas.
"Mari kita jadikan Vox Point Indonesia sebagai komunitas yang solid dan berintegritas. Yang selalu menginspirasi dan memotivasi spirit keimanan katolik dan spirit kebangsaan di dalam kehidupan gereja dan bernegara," ujarnya.
Sebelum ibadah syukur dimulai, Vox Point Indonesia melalui Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) juga mengambil langkah konkret dalam membantu membenahi kebijakan publik nasional melalui Focus Group Discussion (FGD).
Diskusi tersebut mengusung tema “Menata Ulang Kebijakan Guru Honorer Pasca-SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 untuk Pendidikan yang Adil, Bermutu, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.
Yohanes yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FORMAS menjelaskan bahwa dialog strategis ini difokuskan untuk membahas secara mendalam dan mencari solusi atas persoalan guru honorer di Indonesia.
"Forum ini juga dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, DPR RI, organisasi profesi, lembaga riset, dan pemangku kepentingan pendidikan nasional," pungkasnya.
Baca juga: Tema Natal 2025 Resmi dari PGI–KWI: Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) merupakan lembaga resmi Gereja Katolik yang menghimpun para uskup di seluruh Indonesia untuk mengoordinasikan pelayanan pastoral, kebijakan gereja, serta kerja sama dalam berbagai bidang sosial dan keagamaan.
KWI sebelumnya dikenal sebagai Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang berdiri pada tahun 1955, sebelum resmi berganti nama menjadi KWI pada tahun 1987. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah kolegial para uskup untuk menyatukan arah pelayanan Gereja Katolik di Indonesia, meski setiap keuskupan tetap memiliki otonomi dan bertanggung jawab langsung kepada Takhta Suci Vatikan.
Akar KWI berawal dari pertemuan para misionaris dan pemimpin gereja di masa Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Sidang-sidang para waligereja mulai rutin dilakukan sejak 1924 untuk membahas persoalan misi, pendidikan, hingga perkembangan umat Katolik di Nusantara.
Setelah Indonesia merdeka, para uskup kemudian menginisiasi pembentukan MAWI pada 1955 dalam sidang di Surabaya. Lembaga ini menjadi cikal bakal struktur formal koordinasi gereja di Indonesia hingga berkembang menjadi KWI seperti saat ini.
KWI berperan dalam menyatukan kebijakan pastoral Gereja Katolik, termasuk pendidikan iman, pelayanan sosial, liturgi, hingga hubungan dengan masyarakat luas. Tujuannya adalah memperkuat karya Gereja agar selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan umat di Indonesia.
Selain itu, KWI juga mendorong peran aktif umat Katolik dalam kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.
KWI dipimpin oleh Presidium yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara yang dipilih dari para uskup. Di bawahnya terdapat berbagai komisi, lembaga, sekretariat, dan departemen yang menangani bidang-bidang khusus seperti pendidikan, liturgi, sosial ekonomi, komunikasi, hingga hubungan antaragama.
Struktur ini memungkinkan KWI bekerja secara kolektif dan terorganisir dalam merespons tantangan pastoral di Indonesia.
Sidang KWI menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan yang diadakan secara rutin setiap tahun, baik dalam bentuk sidang tahunan maupun sinodal. Dalam forum ini dibahas berbagai isu penting seperti pastoral, sosial kemasyarakatan, hingga kebijakan gerejawi.
Selain itu, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) juga digelar setiap beberapa tahun sekali untuk melibatkan umat awam dalam merumuskan arah pastoral Gereja.
Dalam perkembangannya, KWI terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, termasuk isu digitalisasi, pendidikan, sosial ekonomi, hingga dialog antaragama. KWI juga aktif mendorong penguatan nilai kebangsaan, persatuan, dan keberagaman di Indonesia.
Dengan sejarah panjang lebih dari satu abad, KWI tetap menjadi salah satu lembaga keagamaan yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Katolik di Indonesia serta kontribusinya terhadap bangsa.
