Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Kota Bandar Lampung menyambut positif wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan menggandeng kantin sekolah sebagai penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur pelaksana MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah ini dinilai dapat memperluas jangkauan program sekaligus menekan kebutuhan pembangunan dapur baru.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyebut pemanfaatan fasilitas yang telah ada menjadi salah satu opsi untuk mempercepat perluasan layanan MBG dan menghemat anggaran pembangunan dapur baru di tengah upaya pemerintah mencari alternatif pembiayaan selain melalui APBN.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris KKKS SD Kota Bandar Lampung, Taufik Hidayat menilai keterlibatan kantin sekolah dapat memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari efisiensi anggaran hingga mempercepat distribusi MBG kepada siswa.

"Secara resmi saya belum sepenuhnya mengetahui informasi terkait rencana menggandeng kantin sekolah sebagai penyedia MBG. Namun jika benar akan diterapkan, tentu ini langkah yang sangat baik," kata Taufik, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, pemanfaatan kantin sekolah akan membuat proses distribusi makanan menjadi lebih cepat dan MBG yang diterima siswa lebih segar.

Selain itu, pengawasan kualitas makanan juga lebih mudah dilakukan oleh pihak sekolah.

"Selain efisiensi anggaran dan waktu distribusi, kualitas makanan juga bisa lebih terkontrol karena langsung berada di lingkungan sekolah. Kebijakan ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal," ujarnya.

Meski demikian, Taufik mengakui sebagian besar sekolah saat ini belum sepenuhnya siap apabila kebijakan tersebut segera diberlakukan.

Masih banyak sarana dan prasarana yang harus dipenuhi agar kantin sekolah dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

"Kalau berbicara siap atau belum siap, secara umum kami belum siap. Namun apabila sudah menjadi kebijakan pemerintah, tentu kami akan berupaya menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan," jelasnya.

Ia menyebut sejumlah aspek yang perlu dibenahi antara lain kapasitas kantin untuk menampung jumlah siswa, ruang produksi atau memasak, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bimbingan teknis, pendampingan, serta bantuan sarana dan prasarana sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Harus ada regulasi yang jelas terkait pembenahan kantin agar dapat memenuhi kriteria dan standar yang diinginkan oleh BGN," tambahnya.

Terkait kebutuhan tenaga masak, Taufik menilai program tersebut dapat memberdayakan petugas kantin yang sudah ada maupun masyarakat sekitar sekolah.

Namun, menurutnya, para petugas harus terlebih dahulu mendapatkan pelatihan khusus mengenai gizi, higienitas makanan, dan standar kebersihan tempat pengolahan makanan.

"Petugas masak perlu dibekali keterampilan khusus dan sertifikasi penjamin keamanan pangan. Dengan begitu kualitas makanan tetap terjaga dan protokol kebersihan dapat diterapkan secara maksimal," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar proses penyediaan makanan bergizi di sekolah dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )