BANGKAPOS.COM -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara mengenai berbagai tanggapan publik terkait anggaran kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara.
Ia menegaskan bahwa tidak seluruh biaya perjalanan dibebankan kepada negara karena sebagian besar pengeluaran tambahan ditanggung langsung oleh Presiden secara pribadi.
Penjelasan tersebut disampaikan Teddy untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perjalanan luar negeri Presiden.
Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan diplomasi internasional sekaligus menjaga kepentingan nasional.
"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Selain menyoroti masalah pembiayaan, Teddy juga menanggapi kritik yang muncul terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo selama sekitar satu setengah tahun masa pemerintahannya.
Ia menekankan bahwa kunjungan-kunjungan tersebut memiliki tujuan strategis dan bukan sekadar agenda seremonial.
Menurutnya, aktivitas diplomasi yang dilakukan Presiden bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global yang berkembang.
Teddy juga membantah pandangan yang menyebut perjalanan luar negeri Presiden hanya untuk kepentingan pencitraan atau penampilan di forum internasional.
Ia menegaskan bahwa setiap kunjungan telah dirancang dengan agenda dan target yang jelas.
"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," ujarnya.
Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.
Perdebatan tersebut mencuat setelah muncul penjelasan dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengenai penggunaan dana pribadi Presiden untuk menutupi sebagian biaya perjalanan dinas ke luar negeri.
Isu itu kemudian memantik berbagai pertanyaan mengenai aturan dan mekanisme penggunaan dana pribadi dalam agenda resmi kenegaraan yang selama ini dibiayai negara.
Baca juga: Video: AS-Iran Perang Terbuka! IRGC Ngamuk, Pangkalan Militer 2 Negara Hancur Lebur Digempur Rudal
Saat menghadiri Konferensi Pers APBN KiTa pada Jumat (5/6/2026), Purbaya memilih memberikan tanggapan secara hati-hati ketika dimintai komentar terkait persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi untuk menjelaskan secara rinci mengenai dasar hukum atau regulasi yang mengatur hal tersebut.
"Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya kita pegang pernyataan Pak Teddy enggak ada aturannya cukup ya," ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan awak media.
Meski demikian, ia kemudian memberikan ilustrasi sederhana yang menurutnya dapat dipahami secara logis oleh masyarakat.
"Kalau saya punya duit saya pergi nombok gak? boleh, secara logikan boleh aja kalau mau nombok," sambungnya.
Pernyataan itu langsung menarik perhatian karena dinilai menjadi respons resmi pertama dari Kementerian Keuangan terhadap isu yang sedang ramai diperbincangkan tersebut.
Sebelumnya, polemik mengenai biaya kunjungan luar negeri Presiden bermula dari kritik yang disampaikan diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Melalui unggahan video di akun media sosial X miliknya, Dino menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk mendukung setiap agenda kunjungan kepala negara ke luar negeri.
"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujar Dino, Minggu, 31 Mei 2026.
Tak hanya mengkritisi besarnya anggaran, Dino juga menawarkan sejumlah alternatif agar hubungan diplomatik tetap berjalan efektif tanpa harus terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ia menyarankan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti video call, telepon, maupun pertemuan virtual untuk menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia.
Selain itu, Dino juga mengusulkan agar kunjungan internasional dilakukan secara lebih terencana, memaksimalkan forum-forum global untuk bertemu banyak kepala negara sekaligus, memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia, serta memberikan ruang lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjalankan misi diplomasi yang bersifat teknis dan taktis demi efisiensi anggaran negara.
(Tribunnewsmaker.com/Tribunnews.com/Bangkapos.com)
