TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - DPRD Kabupaten Tangerang mencatat capaian positif dengan meraih status zero temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun berturut-turut, yakni untuk realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud mengungkapkan, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya memperkuat tata kelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, khususnya pada kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selama pegang sama saya, zero temuan di DPRD," kata Amud saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Sentil Satpol PP, Ketua DPRD Kota Serang: Kita Pemerintahan, Jangan Kalah dengan Pengelola THM‎

Menurutnya, salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan seluruh transaksi kegiatan yang difasilitasi APBD dilakukan secara digital.

Ia mengatakan, penggunaan transaksi digital dilakukan untuk memastikan seluruh pengeluaran memiliki jejak administrasi yang jelas dan mudah diverifikasi saat proses pemeriksaan.

"Saya mewajibkan seluruh anggota, ketika ada kegiatan yang difasilitasi APBD, transaksinya tidak boleh tunai. Harus digital," kata Amud.

"Mau M-Banking, QRIS ataupun digital lain, yang penting terikat secara digital bahwa kita melakukan transaksi," jelas Politisi Golkar tersebut.

Amud mencontohkan, untuk pembelian bahan bakar kendaraan saat perjalanan dinas, pembayaran harus menggunakan kartu debit agar data transaksi dapat tercatat dengan baik.

"Pembelian bensin itu tidak boleh QRIS, harus debit. Ini untuk membuktikan ke BPK. Kalau sudah terikat secara digital, lebih mudah dibuktikan," katanya.

Menurut Amud, banyak temuan dalam pemeriksaan keuangan sebenarnya muncul karena adanya keraguan terhadap dokumen pendukung transaksi, bukan karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Misalnya, kata dia, struk pembelian yang sudah buram, data transaksi yang sulit diverifikasi, atau bukti administrasi yang dianggap kurang kuat saat proses audit.

"Kadang-kadang yang jadi masalah itu karena buktinya meragukan. Padahal saya yakin kegiatannya ada, pembeliannya ada,"ucapnya.

"Tapi ketika dicek datanya tidak ditemukan, akhirnya dianggap temuan dan harus dikembalikan," tambahnya.

Dengan sistem transaksi digital, lanjut Amud, proses verifikasi menjadi lebih mudah karena seluruh data dapat ditelusuri langsung melalui perbankan.

"Mereka tinggal cross check uangnya ke bank, lebih cepat. Kalau digital kan tidak bisa dimanipulasi," katanya.

Amud mengatakan, capaian zero temuan selama dua tahun berturut-turut tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola administrasi di lingkungan DPRD Kabupaten Tangerang.

Bahkan, ia memasang target lebih besar dengan mempertahankan capaian tersebut hingga akhir masa jabatannya pada 2029.

"Saya justru ingin mencetak sejarah. Saya ingin sampai akhir periode saya tidak ingin ada temuan," ucapnya dengan keyakinan penuh.

Untuk mewujudkan target tersebut, Amud mengaku, terus membangun komitmen bersama seluruh unsur di DPRD Kabupaten Tangerang, mulai dari sekretariat hingga pimpinan fraksi.

Menurutnya, keberhasilan menjaga tata kelola keuangan tidak bisa dilakukan seorang diri.

"Waktu LHP BPK turun dan hasilnya zero temuan, semua saya kumpulkan. Mulai dari sekretariat sampai ketua-ketua fraksi," tutur Amud.

"Saya minta terus didukung, karena saya tidak bisa bekerja tanpa dukungan teman-teman," katanya.

Amud menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan terus diperkuat. 

Menurut dia, DPRD memang memiliki anggaran yang cukup besar, namun seluruh penggunaan anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

"Saya ingin merubah. Karena dewan ini punya anggaran besar, tapi anggaran besar itu untuk kegiatan tupoksi," pungkasnya.