TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan penggunaan aset Iran yang dibekukan untuk membantu negara-negara Teluk yang terdampak serangan Teheran.
Langkah tersebut muncul di tengah rapuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran yang selama beberapa bulan terakhir terus diwarnai serangan rudal, drone, hingga ancaman terhadap jalur pelayaran energi dunia.
Sumber yang mengetahui pembahasan internal pemerintah AS mengatakan Washington ingin mengalihkan sebagian aset Iran untuk memperbaiki kerusakan yang dialami negara-negara sekutu di kawasan Teluk seperti Kuwait dan Bahrain.
Washington menilai kerusakan yang ditimbulkan serangan Iran terhadap sekutu-sekutunya di kawasan Teluk harus segera diperbaiki demi menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi regional.
Bagi pemerintah AS, langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab Iran atas kerusakan yang terjadi selama konflik berlangsung.
Amerika Serikat menilai Iran tidak hanya menyerang kepentingan Israel dan AS, tetapi juga membahayakan negara-negara Teluk yang selama ini menjadi sekutu utama Washington di Timur Tengah.
Serangan terhadap Kuwait dan Bahrain membuat ketegangan kawasan meningkat tajam. Militer Kuwait bahkan mengaku berhasil mencegat sejumlah rudal balistik yang melintas di atas kawasan permukiman warga.
Karena itu, Washington ingin memastikan negara-negara sekutunya memiliki dana untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat perang.
Demi mempercepat proses transfer Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menginstruksikan tim khusus untuk menghitung total kerusakan yang ditimbulkan Iran terhadap negara-negara Teluk selama konflik berlangsung.
Washington disebut tidak hanya mempertimbangkan penggunaan aset Iran yang dibekukan, tetapi juga kemungkinan pemanfaatan sumber dana lain milik Teheran untuk membiayai proses rekonstruksi di kawasan.
Baca juga: Harga Minyak Melonjak! Serangan Netanyahu ke Iran dan Lebanon Guncang Pasar Dunia
Namun hingga kini pemerintah AS belum menjelaskan secara rinci jenis aset Iran yang akan digunakan.
Rencana tersebut muncul setelah Iran kembali meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah Kuwait dan Bahrain sebagai balasan atas operasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan kobaran api dan asap tebal muncul setelah serangan drone dan rudal menghantam area sekitar fasilitas bandara. Otoritas Kuwait menyebut beberapa tangki bahan bakar terkena dampak serangan sehingga memicu kebakaran.
Meski api berhasil dipadamkan dan operasional utama bandara tetap berjalan, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan material.
Pecahan rudal dan serpihan hasil intersepsi juga dilaporkan jatuh di kawasan permukiman warga dan merusak kendaraan serta bangunan di sekitar lokasi serangan.
Selain kerusakan infrastruktur, laporan media lokal menyebut dua personel keamanan Kuwait tewas saat bertugas selama serangan berlangsung.
Situasi serupa juga terjadi di markas Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat, beberapa drone dilaporkan jatuh di area fasilitas sipil.
Salah satu fasilitas yang terkena dampak adalah pabrik desalinasi air di wilayah Sitra. Serangan drone menyebabkan kerusakan di sekitar instalasi tersebut dan memicu kekhawatiran terhadap pasokan air bersih bagi warga.
Fasilitas desalinasi sangat penting bagi negara-negara Teluk karena kawasan tersebut memiliki sumber air tawar yang terbatas dan sangat bergantung pada teknologi pengolahan air laut.
Kerusakan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama Washington mempertimbangkan penggunaan aset Iran yang dibekukan untuk membantu proses pemulihan di negara-negara Teluk.
Mengutip dari The Times of Israel, Pemerintah AS diketahui masih menahan aset Iran senilai lebih dari 100 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp1.600 triliun yang tersebar di berbagai negara akibat sanksi internasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dana tersebut berasal dari hasil ekspor minyak Iran, investasi luar negeri, hingga cadangan devisa milik pemerintah Iran. Amerika Serikat menuduh Iran menggunakan dana negara untuk mendukung kelompok-kelompok bersenjata seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta berbagai milisi lain yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.
Selain itu, Washington juga menilai Iran terus mengembangkan program nuklir yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.
Karena itu, AS bersama sejumlah negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Teheran sejak bertahun-tahun lalu.
Sanksi tersebut membuat Iran kesulitan mengakses sistem keuangan global dan tidak bisa menggunakan sebagian besar asetnya di luar negeri.
Adapun sebagian besar aset Iran dilaporkan berada di negara-negara seperti Korea Selatan, Irak, China, Jepang, hingga beberapa bank internasional di Eropa dan Timur Tengah.
Dana Iran Jadi Senjata Tawar-Menawar Politik
Pengamat internasional menilai aset Iran saat ini bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi geopolitik Amerika Serikat.
Washington menggunakan tekanan finansial untuk memperlemah posisi Iran sekaligus meningkatkan pengaruhnya dalam negosiasi damai.
Di sisi lain, Iran menganggap pencairan aset sebagai simbol kemenangan diplomatik dan bukti bahwa sanksi internasional mulai melemah. Karena itu, isu aset beku kini menjadi alat tawar-menawar penting dalam negosiasi kedua negara.
Presiden AS Donald Trump menegaskan dana Iran tidak akan dicairkan sebelum tercapai kesepakatan damai permanen. Trump juga meminta Iran menghentikan serangan militer serta membatasi program nuklirnya sebagai syarat utama pencairan aset tersebut.
(Tribunnews.com / Namira)
