TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir hingga ke daerah. Di tengah evaluasi nasional yang dilakukan pemerintah setelah mencuatnya berbagai persoalan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), para pengelola dapur MBG di daerah kini mendapat peringatan keras agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki.
Pesan tegas itu datang dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Di hadapan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Indah mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap praktik kecurangan, terlebih yang berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kasus yang menjerat mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Baca juga: Viral Kabar Dapur MBG Tutup Massal, KSP Dudung Abdurachman Bocorkan Kondisi Asli BGN
Ia menilai pencopotan Dadan dari jabatannya menunjukkan bahwa pemerintah serius menindak siapa pun yang dianggap menyimpang, tanpa melihat posisi atau jabatan yang dimiliki.
Indah menegaskan bahwa dirinya tidak melarang para kepala SPPG untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan tugasnya. Namun, keuntungan tersebut harus diperoleh secara wajar dan tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan oleh BGN.
"Sekelas Kepala BGN saja dicopot, apalagi hanya sekedar Kepala SPPG, itu saja yang harus diingat," kata Indah di Lumajang, Selasa (9/6/2026).
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Kabupaten Lumajang menjadi salah satu daerah yang cukup aktif menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dengan jumlah dapur yang relatif banyak.
Saat ini tercatat sebanyak 55 SPPG atau dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Lumajang. Namun, tidak seluruhnya berjalan tanpa kendala.
Dari total tersebut, enam dapur masih berada dalam status suspend atau penghentian sementara operasional oleh BGN. Penyebabnya adalah persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kualitas layanan serta keamanan program yang ditujukan bagi masyarakat.
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Indah mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk ikut melakukan pengawasan.
Ia meminta para camat dan lurah di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang agar aktif memantau pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat merugikan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah pusat tersebut.
Menurut Indah, pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada BGN semata. Pemerintah daerah juga harus hadir memastikan setiap dapur MBG menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Baca juga: Dijanjikan 97 Titik Dapur MBG, Investor Sukabumi Ternyata Kena Tipu, Sudah Setor Rp218 Miliar ke BGN
Indah mengungkapkan bahwa selama ini dirinya kerap menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG secara langsung melalui pesan WhatsApp pribadinya.
Berbagai aduan tersebut menjadi indikator bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, ia berharap pergantian kepemimpinan di tubuh BGN yang diikuti dengan evaluasi menyeluruh dapat membawa perubahan signifikan terhadap kualitas layanan program.
Baginya, ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah dapur yang berdiri atau banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan juga berkurangnya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelaksanaan program.
"Mudah-mudan kedepan pengaduan yang masuk melalui WhatsApp saya semakin berkurang dan habis," pungkasnya.
Pernyataan Bupati Lumajang muncul di tengah momentum pembenahan besar-besaran yang sedang berlangsung di lingkungan Badan Gizi Nasional pasca pergantian pimpinan dan serangkaian evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan jumlah puluhan dapur yang telah beroperasi di Lumajang, pemerintah daerah berharap seluruh pengelola SPPG menjadikan berbagai kasus yang terjadi sebagai peringatan agar program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu dapat berjalan bersih, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi penerima.
***
(TribunTrends/Kompas)
