Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran DPR RI meminta semua pihak untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan dalam mengatasi mahalnya dolar Amerika Serikat dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang merosot.

"Ini sebagai cerminan untuk kita sendiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan saat ini Indonesia menghadapi tekanan serius pada kurs rupiah terhadap dolar AS dan imbal hasil SBN. Di lantai bursa, IHSG turut menunjukkan grafik yang kian menurun.

Menurut Said, Indonesia tidak perlu menuding sentimen eksternal, seperti mempertanyakan alasan Bank Sentral AS, The Fed memilih kebijakan hawkish (ketat) dan Perang Teluk yang terus bergejolak, karena berada di luar kendali.

Dengan demikian, kata Said, yang harus dipersiapkan lebih terencana dengan eksekusi yang baik, yakni mengatasi mahalnya dolar AS, tingginya imbal hasil SBN, serta turunnya IHSG.

Dalam mengatasi hal tersebut, Said merekomendasikan pemerintah perlu memulihkan kepercayaan pelaku usaha, dengan tiga langkah, yakni pertama, menjaga konsistensi kebijakan.

Ia berpendapat ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multipemangku kepentingan yang produktif atas rencana kebijakan.

Kemudian, kedua, mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Banggar DPR mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam rentang 1,8 persen sampai 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini kabar yang bagus. Semoga akan lebih meyakinkan market," tuturnya.

Apalagi, sambung dia, apabila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, yakni setidaknya dalam kisaran 2,58 persen, dari target APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen dan realisasi 2025 yang mencapai 2,81 persen, sehingga bisa menunjukkan tren positif.

Selain itu, pelaku pasar juga mengharapkan reformasi tata kelola berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Said menyarankan pemerintah setidaknya bisa memperbaiki kapasitas pelaksana, menghindarkan konflik kepentingan, membangun ekosistem rantai pasok, serta lebih fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.

Ketiga, ia mengungkapkan di lantai bursa, Banggar DPR mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperbaiki tata kelola bursa, memperbaiki aspek transparansi kepemilikan saham, menambah porsi saham publik alias free float di atas 15 persen, serta terus mengevaluasi dan memperbaiki organisasi regulator mandiri (SRO) di pasar modal tanah air.