TRIBUNJABAR.ID - Titip menitip anak untuk masuk Akpol (Akademi Kepolisian) ternyata bukan isapan jempol belaka. Dan yang menitipkan anak pun bukan orang sembarangan, antara lain para pejabat dan mantan pimpinan Polri sendiri.
Fenomena ini bahkan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjadi keynote speech dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakowas) Kompolnas Tahun 2026 di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/06/2026).
“Jadi tiap hari Pak Anwar (As SDM Polri) ini selalu saya marahi kok selalu masih ada yang WA (WhatsApp) saya minta supaya anaknya bisa diloloskan di tahap berikutnya. Sementara Pak Anwar sudah mengumumkan (tidak boleh),” kata Listyo.
Listyo mengaku tak bisa memberikan bantuan itu sebab saat ini ada Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Guna tim ini adalah mengevaluasi dan mentransformasikan institusi kepolisian agar lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas
“Jadi mohon maaf terhadap semuanya karena saya lihat banyak sekali putra ataupun titipan dari pejabat-pejabat termasuk mantan-mantan pimpinan Polri, kali ini kami tidak bisa membantu,” kata Listyo.
“Karena memang saat ini kita sedang menghadapi situasi krusial menghadapi rekomendasi komisi reformasi yang tentunya kita juga harus menjaga itu semua,” ujarnya.
Ihwal bantuan itu, Listyo menyebut dirinya pernah berdiskusi bersama timnya.
Dengan sejumlah pertimbangan, mereka pun mengurungkan niat untuk memberikan bantuan.
“Tingkat kebocorannya begitu tinggi, jadi ya tidak usah. Risikonya ya kita lebih baik dimarahi,” ujar Listyo.
“Tapi mudah-mudahan ini yang kita lakukan bukan karena kita tidak ingin bantu tapi ini bagian dari upaya kita untuk ingin menunjukkan bahwa institusi Polri saat ini sedang berbenah untuk menjadi lebih baik,” katanya.
Tim Reformasi Polri (Komisi Percepatan Reformasi Polri/KPRP) dibentuk untuk memperbaiki kelembagaan, kultur, dan tata kelola Polri.
Pada 5 Mei 2026, tim ini resmi menyerahkan hasil kerja kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tim yang dipimpin Jimly Asshiddiqie menghasilkan 10 buku setebal 3.000 rekomendasi berisi reformasi menyeluruh Polri.
Fokus utama adalah memperkuat pengawasan, menjaga independensi Polri di bawah Presiden, dan menghapus budaya negatif internal termasuk soal nitip-menitip orang tertentu masuk ke akademi kepolisian.
