TRIBUNTRENDS.COM - Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, mendadak menjadi perhatian luas setelah beredarnya sebuah video yang memicu kontroversi di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat aktivitas alat berat dan sejumlah personel yang disebut-sebut terkait dengan kerusakan bangunan sekolah dasar di lokasi proyek.
Narasi yang beredar menyebut bangunan SDN Wolomoni mengalami kerusakan untuk membuka akses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Video tersebut memicu berbagai reaksi masyarakat yang mempertanyakan alasan fasilitas pendidikan diduga terdampak oleh proyek pemerintah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kodam IX/Udayana akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kronologi kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Baca juga: Daftar Anggaran yang Dipangkas Pemerintah Demi Selamatkan APBN, MBG dan Koperasi Merah Putih Aman
Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Amrizal Nasution, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi ketika alat berat berupa ekskavator hendak memasuki area pembangunan KDMP pada Jumat (5/6/2026).
Menurut Amrizal, lokasi pembangunan koperasi berada di belakang SDN Neowula. Untuk mencapai titik proyek, alat berat harus melewati akses jalan desa yang memiliki lebar terbatas sehingga menyulitkan proses manuver kendaraan berat.
"Pada jalur tersebut terdapat tiang penyangga atap sekolah yang menghambat manuver alat berat," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan langkah penyesuaian teknis di lapangan agar ekskavator dapat melanjutkan perjalanan menuju area pembangunan.
Amrizal menjelaskan, sebagian tiang penyangga bangunan sekolah akhirnya dipotong guna memberikan ruang yang cukup bagi alat berat untuk melintas.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum tindakan dilakukan, pihak terkait disebut telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak sekolah.
Menurut Kodam, pemotongan sebagian struktur tersebut merupakan solusi teknis yang ditempuh demi kelancaran akses menuju lokasi proyek.
Kodam IX/Udayana menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan di lapangan telah melalui komunikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah.
Karena itu, Amrizal membantah anggapan bahwa kejadian tersebut merupakan bentuk perusakan terhadap fasilitas pendidikan.
Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi hanyalah penyesuaian teknis untuk kebutuhan akses proyek, bukan upaya merusak bangunan sekolah sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial.
"Tindakan tersebut merupakan penyesuaian teknis di lapangan, bukan perusakan bangunan sekolah."
Baca juga: Kopdes Merah Putih di Wonogiri Disebut Berada di Tengah Hutan, Danramil: Justru Sangat Strategis
Dalam keterangannya, Amrizal juga menepis berbagai tuduhan yang berkembang terkait dugaan tindakan represif oleh aparat TNI selama proses pembangunan berlangsung.
Ia mengatakan bahwa akses yang digunakan alat berat memang merupakan jalan desa yang berada berdampingan dengan bangunan sekolah.
Pernyataan tersebut, kata Amrizal, juga diperkuat oleh keterangan Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa.
Kodam menegaskan tidak pernah terjadi tindakan pemaksaan, ancaman, ataupun kekerasan terhadap warga maupun pihak sekolah selama proses berlangsung.
"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan," kata Amrizal.
Meski telah memberikan klarifikasi, pihak terkait memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi tersebut.
Langkah ini diambil sambil menunggu proses mediasi dan penyelesaian persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk tindak lanjut, tiang yang sebelumnya dipotong disebut telah diperbaiki kembali. Selain itu, area galian di sekitar lokasi proyek juga telah dirapikan.
Kodam juga memastikan alat berat yang sebelumnya berada di lokasi telah dikeluarkan dari area pembangunan untuk sementara waktu.
Dengan penghentian sementara tersebut, seluruh pihak kini menunggu hasil mediasi yang diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan pendidikan maupun pembangunan fasilitas ekonomi masyarakat desa.
***
(TribunTrends/Kompas)
