Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi di Lampung.
Baca Juga: Senyum Purbaya Mendadak Hilang di Gedung DPR, Nilai Tukar Rupiah Terus Merosot
Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan pada 9 Juni 2026 memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen.
BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,50 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.
Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak ekonomi global yang dipicu konflik di Timur Tengah, sekaligus menjaga inflasi tetap berada pada kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila), Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., menilai, melemahnya nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi.
Mulai dari inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penurunan kinerja neraca perdagangan, kondisi cadangan devisa, hingga kewajiban pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.
"Namun ada satu variabel yang sangat penting, yaitu sentimen pasar. Kepercayaan investor terhadap rupiah dan kondisi perekonomian nasional sangat memengaruhi pergerakan nilai tukar," kata Dedy Yuliawan yang juga menjabat Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, langkah Bank Indonesia menaikkan BI-Rate merupakan kebijakan yang lazim dilakukan ketika rupiah mengalami tekanan.
Tujuannya untuk menjaga daya tarik investasi di dalam negeri dan menahan terjadinya capital outflow atau arus keluar modal asing.
"Naiknya BI-Rate merupakan langkah yang biasa dilakukan BI saat rupiah melemah. Kebijakan ini dilakukan agar tidak terjadi capital outflow. Tetapi tentu saja dampaknya akan dirasakan sektor riil," ujarnya.
Dedy menjelaskan, kondisi saat ini menempatkan pemerintah dan otoritas moneter pada pilihan yang tidak mudah antara menjaga stabilitas sektor keuangan atau mendorong pertumbuhan sektor riil.
"Pilihan ini memang sulit. Namun dalam kondisi krisis dan ketidakpastian global, menjaga stabilitas sektor keuangan menjadi prioritas, dengan tetap berupaya agar sektor riil tidak mengalami tekanan yang terlalu besar," jelasnya.
Meski demikian, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya berdampak negatif.
Sejumlah sektor berbasis ekspor justru berpotensi memperoleh keuntungan, terutama komoditas unggulan seperti kopi, karet, kelapa sawit, dan berbagai sumber daya alam lainnya.
"Produk-produk ekspor dapat memperoleh manfaat dari pelemahan rupiah karena menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Tetapi keuntungan ini bersifat sementara," katanya.
Ia menambahkan, secara keseluruhan dampak negatif terhadap sektor riil masih lebih besar mengingat kebutuhan industri dan konsumsi nasional masih cukup bergantung pada produk impor.
Karena itu, Dedy menilai momentum pelemahan rupiah saat ini dapat menjadi dorongan bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan kapasitas produksi nasional.
"Ketergantungan terhadap barang impor perlu terus dikurangi. Momen seperti ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat produk dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri nasional," pungkasnya.
Sementara itu, di tengah pelemahan rupiah, harga BBM nonsubsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 juga mengalami penyesuaian.
Harga Pertamax tercatat Rp 16.250 per liter, Pertamax Green 95 Rp 17.000 per liter, Pertamax Turbo Rp 20.750 per liter, Dexlite Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp 24.800 per liter.
Adapun Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )
