TRIBUNNEWSMAKER.COM - Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyambut positif keputusan Kepala Badan Gizi Nasional untuk menunda penambahan dapur baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi warga Solo yang selama beberapa bulan terakhir menyuarakan perlunya evaluasi terhadap pengembangan dapur SPPG di wilayah mereka.
Respati menilai langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Solo sejak awal telah menyampaikan usulan resmi terkait moratorium penambahan dapur baru.
Menurutnya, perjuangan menyampaikan aspirasi warga akhirnya mendapat respons yang diharapkan.
"Saya sangat bersyukur hari ini memperjuangkan aspirasi dari warga. Kami sudah bersurat dari Februari terkait moratorium yang ada di Solo," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2026).
Keputusan penundaan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program MBG dapat ditata ulang secara lebih matang dan terukur.
Respati berharap evaluasi yang dilakukan mampu memastikan bantuan makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Baca juga: Ikuti Arahan Kepala BGN, Qodari Pastikan MBG Tetap Jalan, Sebut yang Disetop SPPG Belum Beroperasi
Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas tersebut.
"Karena saya rasa lebih tepat sasar dan lebih bermanfaat bagi calon penerima nantinya. Dan ini aspirasi saya atas nama warga Solo saya ucapkan terima kasih sudah didengar untuk dimoratorium," ungkap dia.
Lebih lanjut, Respati memaparkan bahwa Kota Solo sebenarnya telah memiliki jumlah dapur SPPG yang cukup signifikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Menurut perhitungannya, kebutuhan ideal di Kota Solo berada pada angka 80 dapur SPPG dengan target penerima manfaat mencapai 160 ribu orang.
Saat ini, sekitar 70 dapur SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat di berbagai wilayah kota.
"Saat ini sudah beroperasi itu sekitar 70 SPPG. Kami berharap maksimal di 80 SPPG dengan target penerima 160.000," ujar Respati.
Di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Respati berharap program MBG dapat berjalan lebih tertata, profesional, serta tetap mengedepankan standar kehati-hatian, kebersihan, dan kesehatan.
"Dan jangan sampai mengurangi dari prinsip kehati-hatian, kebersihan dan kesehatan. Niat baik ini harus kita kawal dan harus tepat sasar," tegas Respati.
Baca juga: Jawab Isu SPPG Berhenti Operasi karena Dana Dapur MBG Belum Cair, Kepala BGN: Masalah Teknis Saja
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan, BGN akan menunda penambahan SPPG baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah yang ditempuh BGN untuk menata kembali pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih merata dan tepat sasaran.
“Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru,” jelas dia dalam jumpa pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan karena saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus bertambah, sementara distribusinya dinilai belum merata.
Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan layanan.
Ia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur yang telah beroperasi atau berada dalam tahap pelaksanaan.
(Tribunnewsmaker.com/ Kompas.com)
