TRIBUNGORONTALO.COM – Anggota Komisi VI DPR RI daerah pemilihan (dapil) Gorontalo, Rachmat Gobel, meminta pemerintah mengundang para eksportir nasional untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Rachmat Gobel, upaya memperkuat ekonomi nasional tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Langkah ini membutuhkan keterlibatan seluruh pelaku ekonomi, termasuk eksportir besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Semua harus bahu membahu untuk menguatkan ekonomi nasional," kata Rachmat Gobel, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat Gobel saat menanggapi langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang aktif berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam rangka memperbaiki kinerja ekonomi nasional.
Koordinasi tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, hingga Kepala BP BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Danantara.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai langkah strategis dibahas, mulai dari tindak lanjut kebijakan baru pemerintah terkait prosedur ekspor batu bara, minyak sawit, dan nikel melalui BUMN DSI, hingga upaya meningkatkan ekspor migas serta menarik investasi asing.
Namun, menurut Rachmat Gobel, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada sektor pertambangan dan migas semata.
Ia menilai sektor industri, manufaktur, dan pangan juga harus menjadi prioritas karena memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
"Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja yang besar dan mendorong pemerataan ekonomi," ujar politisi NasDem dari Gorontalo tersebut.
Lebih lanjut, Rachmat Gobel mengatakan bahwa pemerintah perlu menghadirkan berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing ekspor nasional.
Beberapa di antaranya melalui penurunan biaya logistik, digitalisasi layanan bea cukai, efisiensi pengelolaan kontainer, perbaikan fasilitas pelabuhan, hingga kemudahan akses transportasi menuju pelabuhan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan jaringan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara untuk membuka pasar-pasar baru bagi produk Indonesia.
Menurutnya, selama ini ekspor Indonesia masih terlalu bergantung pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China. Padahal, diversifikasi pasar ekspor dapat mengurangi risiko akibat ketegangan geopolitik maupun perlambatan ekonomi global.
"Ini juga bisa mengurangi risiko geopolitik dan pelambatan ekonomi global," katanya.
Sebagai langkah awal, Rachmat Gobel meminta pemerintah segera mengundang para eksportir nasional, termasuk pelaku UMKM, untuk duduk bersama membahas strategi penguatan ekonomi nasional.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting agar seluruh kekuatan ekonomi nasional dapat bergerak dalam satu arah yang sama.
"Sinergi ini sangat penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rachmat Gobel juga menyoroti masih rendahnya kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. Padahal, kata dia, UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap ekspor nasional masih berada di kisaran 15 persen.
Menurut Rachmat Gobel, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera diperbaiki.
"Terjadi paradoks. Pemerintah harus membantu UMKM agar bisa berkontribusi terhadap ekspor," bebernya.
Rachmat Gobel kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di Asia.
Di Jepang, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai sekitar 50 persen, penyerapan tenaga kerja sekitar 70 persen, dan kontribusi ekspor mencapai 50 persen. Sementara di China, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai sekitar 60 persen, penyerapan tenaga kerja sekitar 80 persen, dan kontribusi ekspor berada di angka 70 persen.
Menurut Rachmat Gobel, terdapat konsistensi antara peran UMKM terhadap perekonomian domestik dengan kontribusinya terhadap ekspor di negara-negara tersebut.
"Relatif ada konsistensi antara kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi terhadap ekspornya," ujarnya.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor UMKM, terutama dari sektor makanan, rempah-rempah, fesyen, furnitur, produk herbal, kerajinan tangan, produk halal, hingga ekonomi kreatif.
Untuk mendukung peningkatan ekspor tersebut, Rachmat Gobel meminta pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, di antaranya melalui penyediaan kredit ekspor, asuransi perdagangan, dan insentif perpajakan bagi eksportir.
Menurutnya, peningkatan ekspor akan memberikan dampak positif terhadap cadangan devisa dan ketersediaan dolar di dalam negeri.
"Dengan naiknya ekspor maka Indonesia akan lebih banyak memiliki dolar," katanya.
Baca juga: Cerita Rahmatiyah Deu soal Rachmat Gobel: Sosok Menginspirasi, Fokus Bangun Gorontalo
Selain mendorong ekspor, Rachmat Gobel juga mengingatkan pentingnya pengendalian impor guna menjaga daya saing industri nasional dan UMKM. Ia menilai impor yang berlebihan dapat menguras devisa negara sekaligus memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
"Impor ini akan menghabiskan dolar dan menurunkan kurs rupiah," ujarnya.
Oleh karena itu, Rachmat Gobel meminta pemerintah membatasi impor untuk produk-produk yang sebenarnya sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Ia juga menyoroti masuknya produk tekstil dan garmen bermotif tradisional Indonesia dari luar negeri yang dinilai merugikan pelaku usaha lokal.
Bagi Rachmat Gobel, pasar Indonesia yang besar seharusnya menjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Terakhir, Rachmat Gobel mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor pertambangan tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Menurutnya, sektor tambang cenderung padat modal dan tidak menyerap tenaga kerja sebanyak sektor industri, pangan, maupun UMKM.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan keberpihakan yang lebih besar kepada industri nasional, sektor pangan, dan pelaku UMKM.
"Kita harus berpikir untuk jangka panjang, berdimensi pemerataan, dan membangun kualitas sumber daya manusia," kata Rachmat Gobel.
Ia meyakini ekonomi yang ditopang oleh industri yang kuat, UMKM yang berkembang, dan sektor pangan yang kokoh akan membuat pasar modal serta nilai tukar rupiah lebih tahan terhadap berbagai gejolak ekonomi global maupun aksi spekulatif di pasar keuangan. (*/Jefri)
