TRIBUNJABAR.ID - BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengawal kualitas produk hukum daerah.
Sebagai tindak lanjut atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang dipimpin oleh Ferry Gunawan Christy melaksanakan serangkaian rapat harmonisasi, finalisasi, dan konsultasi rancangan peraturan daerah di berbagai wilayah sepanjang Mei hingga awal Juni 2026.
Rangkaian kegiatan maraton ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Kegiatan terbaru dilaksanakan pada Rabu (10/6) secara virtual, di mana Kemenkum Jabar menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta terkait pembentukan dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sebelumnya, Kemenkum Jabar juga telah merampungkan harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknik Pengaturan Zonasi Bonus pada Senin (25/5).
Dalam setiap pembahasan tersebut, Ferry Gunawan Christy bersama tim perancang menitikberatkan pada penguatan tata kerja, penyesuaian nomenklatur, dan penyelarasan substansi agar implementasi peraturan dapat memberikan kepastian hukum tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Fokus Kemenkum Jabar tidak hanya terbatas pada dua wilayah tersebut. Kolaborasi intensif juga dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Rangkaian evaluasi mencakup finalisasi Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, penyesuaian enam Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Bandung Barat, hingga konsultasi tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang di Kabupaten Bandung.
Keterlibatan tim perancang Kemenkum Jabar sejak tahap awal penyusunan dinilai sangat krusial untuk meminimalisasi potensi permasalahan hukum di kemudian hari, sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih objektif dan akuntabel.
Seluruh capaian dan intensitas kerja dalam bidang peraturan perundang-undangan ini juga menjadi bagian dari kesiapan institusi dalam menyambut agenda penting kementerian.
Pada awal Mei, rapat internal konsolidasi telah digelar guna mempersiapkan data, bahan dukung, dan laporan capaian kinerja menjelang kunjungan kerja Menteri Hukum. Melalui sinergi dan arahan strategis dari Kakanwil Asep Sutandar, Kemenkum Jabar terus menegaskan perannya sebagai pembina hukum yang proaktif dalam mendukung pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah yang terpadu di seluruh wilayah Jawa Barat.
