Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI menggelar kunjungan kerja di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Baca juga: PLN UID Lampung Pulihkan Pasokan Listrik, Pastikan Sistem Kelistrikan di Lampung Berangsur Normal
Kunjungan guna membahas kondisi sistem ketenagalistrikan serta distribusi energi di Provinsi Lampung dan wilayah Sumatera Bagian Selatan.
Meski berdasarkan agenda Pemerintah Provinsi Lampung rapat dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB, kegiatan baru berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.
Sejumlah kursi yang disiapkan untuk anggota Komisi XII DPR RI tampak kosong.
Rapat dipimpin anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, dan dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, Pemerintah Provinsi Lampung, serta beberapa anggota Komisi XII DPR RI.
Sartono Hutomo menegaskan gangguan kelistrikan tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor energi lainnya, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, peristiwa pemadaman listrik berskala besar menjadi pengingat penting bahwa ketahanan energi nasional harus didukung sistem kelistrikan yang andal serta distribusi energi yang lancar.
“Ketahanan energi nasional sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan, kelancaran distribusi energi, kesiapan infrastruktur, serta percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis,” ujarnya.
Komisi XII DPR RI meminta penjelasan menyeluruh terkait kondisi terkini sistem kelistrikan di Lampung dan Sumatera Bagian Selatan, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan dan mencegah terulangnya pemadaman berskala besar.
Selain itu, DPR juga menyoroti kesiapan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik, efektivitas mitigasi gangguan sistem, serta distribusi BBM dan LPG bersubsidi menjelang periode peningkatan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, mengungkapkan masih terdapat sejumlah wilayah di Lampung yang belum menikmati akses listrik.
Menurutnya, sebagian wilayah tersebut berada di kawasan hutan atau membutuhkan pembangunan jaringan yang melintasi kawasan hutan lindung dan hutan lestari.
Kendati beberapa usulan pembangunan jaringan telah memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan, realisasinya masih menunggu pelaksanaan oleh PLN.
“Beberapa yang diajukan Pemerintah Provinsi Lampung sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan.
Namun, masih banyak yang belum dilaksanakan oleh PLN meskipun izinnya sudah terbit,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap dukungan DPR RI, Kementerian ESDM, dan PLN untuk mempercepat program elektrifikasi di desa-desa yang hingga kini belum terjangkau layanan listrik.
Di sisi lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menyatakan sistem kelistrikan Lampung saat ini masih tergolong andal karena didukung jaringan interkoneksi besar yang menopang pasokan listrik wilayah tersebut.
Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan peningkatan kualitas layanan akibat keterbatasan jaringan dan kualitas tegangan listrik.
Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026 untuk memperluas akses listrik di wilayah terpencil.
Selain menjaga keandalan sistem kelistrikan, Kementerian ESDM juga terus mendorong program co-firing pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan bakar pendamping guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong penyempurnaan regulasi demi mewujudkan tata kelola sektor energi yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
( Tribunlampung.co.id / Dominius D Barus )
