Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski Pemerintah Provinsi NTT mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Demokrat menilai kemandirian fiskal daerah masih jauh dari harapan.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Reni Marlina Un mengatakan, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, menurunnya belanja modal, hingga meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah belum berjalan optimal.
PAD NTT pada tahun 2025, kata dia, tercatat hanya mencapai Rp1,299 triliun atau 73,26 persen dari target sebesar Rp1,774 triliun. Angka tersebut bahkan mengalami penurunan sebesar Rp151,69 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan, perubahan skema pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui kebijakan opsen pajak menjadi salah satu faktor utama penurunan pendapatan daerah.
Namun demikian, pemerintah daerah dinilai belum cukup agresif menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk menutupi kehilangan penerimaan tersebut.
“Ketergantungan fiskal NTT terhadap pusat masih sangat tinggi,” katanya, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 dalam rapat DPRD NTT, Rabu (10/6/2026).
Data yang disampaikan menunjukkan, dari total pendapatan daerah sebesar Rp 4,556 triliun, sekitar 67,04 persen masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai membuat APBD NTT rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
Selain pendapatan, pihaknya juga menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai belum berpihak pada pembangunan produktif.
Realisasi belanja modal pada tahun 2025 hanya mencapai Rp 354,46 miliar atau sekitar 8,25 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut turun 33,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebaliknya, belanja operasi masih mendominasi hingga 78,5 persen dari total belanja, sementara belanja pegawai mencapai Rp 1,992 triliun atau 46,35 persen.
“Komposisi ini menunjukkan APBD masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibanding investasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sorotan lain diarahkan pada meningkatnya SiLPA yang mencapai Rp 362,01 miliar atau naik 37,74 persen dibandingkan tahun 2024. Menurut Demokrat, tingginya SiLPA menunjukkan masih lemahnya perencanaan program dan rendahnya kemampuan penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.
Fraksi Demokrat juga, ujar dia, mempertanyakan rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 3,11 persen dari total alokasi Rp 23,45 miliar. Padahal, NTT dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana dan membutuhkan kesiapsiagaan anggaran yang memadai.
Di sektor pembangunan manusia, Demokrat memberikan apresiasi atas menurunnya angka kemiskinan menjadi 17,5 persen serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, sejumlah indikator lain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat meningkat menjadi 3,31 persen, sementara prevalensi stunting masih berada pada angka 20,2 persen.
Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi NTT melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat PAD, meningkatkan porsi belanja modal hingga minimal 20 persen dari total belanja.
Selain itu, Pemerintah perlu menekan SiLPA, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Bagi Demokrat, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran atau keberhasilan meraih opini WTP.
Tetapi harus dilihat dari sejauh mana APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi daerah. (fan)
