Baca juga: Keluhkan Pertalite Sering Kosong dan Pertamax Naik, Tukang Ojek di Muara Enim Menjerit

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG – Gelombang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi resmi bergulir. Per Rabu (10/6/2026), harga BBM jenis Pertamax di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melonjak tajam menjadi Rp16.650 per liter.

Lonjakan harga yang terbilang drastis ini—naik sebesar Rp4.050 per liter dari harga sebelumnya—seketika memaksa para pengendara di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merogoh kocek jauh lebih dalam dan memicu kekhawatiran massal.

Kebijakan ini diprediksi tidak hanya sekadar menipiskan isi dompet konsumen, melainkan bakal memicu efek domino yang meluas dan menekan stabilitas sektor ekonomi makro di daerah.

Merespons situasi tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Kabupaten OKI langsung mengeluarkan warning (peringatan) keras kepada pihak Pertamina dan pemerintah daerah.

Mereka memperingatkan potensi terjadinya migrasi konsumen besar-besaran dari Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite yang rawan memicu kelangkaan.

Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, menilai disparitas atau selisih harga yang terlampau jauh antara Pertamax dan Pertalite otomatis mendorong masyarakat memilih opsi yang lebih ramah kantong.

"Lompatan harga Pertamax yang sangat tinggi ini berpeluang besar membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke Pertalite. Yang menjadi perhatian krusial kita sekarang adalah sejauh mana kesiapan pasokan dan kuota Pertalite di setiap SPBU dalam menghadapi lonjakan permintaan tersebut," ujar Rivaldy saat diwawancarai, Rabu (10/6/2026).

Antrean Kendaraan Mulai Mengular

Rivaldy membeberkan, indikasi penumpukan volume kendaraan akibat migrasi konsumsi ini sudah mulai terlihat di sejumlah titik pengisian BBM di sepanjang jalur lintas Kabupaten OKI sejak Rabu pagi.

Jika tidak segera dimitigasi, antrean panjang yang mengular dikhawatirkan dapat melumpuhkan kenyamanan arus lalu lintas.

"Jangan sampai masyarakat yang ekonominya sedang sulit, harus ditambah lagi bebannya dengan mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Sementara jika terpaksa beli Pertamax, harganya sudah sangat tinggi. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi rakyat kecil dan pekerja sektor informal," tegas pria berlatar belakang hukum ini.

Sektor Logistik Terancam

Lebih lanjut, PGK OKI mengingatkan bahwa dampak rambatan dari mahalnya harga Pertamax tidak akan berhenti di area SPBU saja.

Sektor transportasi umum dan rantai distribusi logistik barang dipastikan akan ikut terkoreksi, yang pada ujungnya bermuara pada kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) di pasar-pasar tradisional.

"Ketika ongkos distribusi dan biaya angkut barang merangkak naik, efeknya akan langsung linier menaikkan harga barang dan jasa di hilir. Daya beli masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dipastikan akan ikut tertekan hebat," urainya cemas.

Atas dasar kondisi tersebut, DPD PGK OKI mendesak BPH Migas, Pertamina, dan Pemkab OKI untuk bersikap transparan membuka data kondisi riil stok ketahanan nasional Pertalite di tingkat daerah ke publik.

Keterbukaan informasi dinilai penting guna meredam aksi borong akibat panik (panic buying) di tengah masyarakat.

"Kami pada dasarnya memahami regulasi dan kebijakan energi nasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus pasang badan dan hadir. Pastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling berdarah-darah dihantam oleh dampak ekonomi dari kebijakan ini," pungkas Rivaldy.

Baca juga: Antrean Solar Picu Kemacetan Parah, DPRD Ogan Ilir Desak Pemkab Panggil Pengelola SPBU