Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Dudung Abdurachman, mempertanyakan urgensi pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk pegawai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang kini proyeknya terseret kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dudung, fasilitas tersebut sebenarnya tidak terlalu mendesak karena pegawai SPPG yang menerima gaji sekitar Rp6 juta per bulan dinilai mampu membeli atau mencicil kendaraan secara mandiri.

Ia menegaskan keputusan terkait pemanfaatan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar sepenuhnya itu nantinya berada di tangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau Presiden.

"Ya sudah dibayar. Ini kan sudah dirakit. Nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN. Kalau misalnya nanti ada keputusan dari presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat, toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh Rp6 jutaan. Kalau nyicil satu motor kan cukup, nggak perlu-perlu amat lah kalau menurut saya. Nanti lah kita bahas lagi ya, MBG dulu kita konsentrasi," kata Dudung di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Ia juga mengungkap pengadaan motor listrik MBG sarat indikasi mark-up atau penggelembungan harga. 

Anggaran triliunan rupiah untuk pengadaan motor listrik MBG telah dicairkan jajaran pejabat lama BGN, meskipun wujud fisik kendaraan belum sepenuhnya rampung.

"Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar. Oleh pejabat lama, ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dudung membeberkan besaran estimasi kerugian negara dari proyek yang ditandatangani pejabat lama tersebut.

Baca juga: KSP Dudung Bongkar Proyek Motor Listrik MBG Diduga Mark Up Hingga Rp 200 Miliar

Ia berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan ini secara tegas.

"Dan ada selisih, diperkirakan sekitar Rp 200 miliar. Ya berbeda kalau BPK ngitungnya Rp400 miliar. Ya ada mark up. Ya ini mudah-mudahan lah proses hukumnya segera tepat," jelasnya.

Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!