TRIBUN-MEDAN.COM – Viral di media sosial sejumlah investor Makan Bergizi Gratis (MBG) ngamuk mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat,
Para pengusaha yang mengaku sebagai investor proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menagih pembayaran pembangunan dapur MBG, Senin (8/6/2026).
Kepala BGN Nanik Deyang akhirnya buka suara soal investor MBG yang mengamuk dan tagih kejelasan.
Adapun Nanik Deyang buka suara terkait sejumlah orang yang mengaku investor pembangunan SPPG.
Baca juga: Klaim Kapolri Sebut Dapur MBG Milik Polisi Jadi yang Terbaik, Dapat Apresiasi dari Prabowo
Di mana para investor itu meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG.
Nanik menyatakan dana operasional untuk program MBG untuk sebagian SPPG sudah dicairkan Jumat (5/6/2026) lalu.
Pencairan juga dilakukan pihaknya pada Senin (8/6/2026).
Baca juga: Warga Medan Kota Berebut Air Hingga Luka-luka, Susah Buang Air hingga Masak
Sebelumnya, seorang pria tampak mengamuk saat dihadang petugas keamanan di lobi kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Orang-orang yang mendatangi kantor BGN meluapkan kemarahannya dan mendesak agar dapat bertemu Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang.
Sementara itu, dua orang lainnya yang mengaku datang dari Sumatera Utara, memblokade pintu gerbang kantor BGN.
Mereka menagih janji pemerintah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mereka biaya dengan uang pribadi.
Mereka juga menuntut agar BGN memberikan sanksi tegas dan menutup SPPG bermasalah.
"Itu kemarin dari tanggal 12 bulan tiga ke dapur Narumonda, terus tanggal 14 bulan tiga, sampai hari ini enggak dibayar, (besarnya) Rp120 juta," kata pemasok MBG asal Sumatera Utara, Helma Sirait yang merupakan salah satu orang yang mendatangi kantor BGN, Senin.
Para investor mengaku telah membangun dapur MBG di berbagai daerah, termasuk wilayah
Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah.
Namun, setelah tujuh bulan berjalan, fasilitas yang telah rampung dibangun disebut belum memiliki kejelasan operasional sehingga memicu kekecewaan dan kemarahan para investor.
Situasi semakin memanas setelah muncul dugaan persoalan dana talangan proyek MBG senilai Rp218 miliar yang menyeret nama mantan pimpinan BGN.
Baca juga: Jelang Indonesia vs Australia Hari Ini, Pelatih Nova Ingatkan Mathew Baker dkk Disiplin
Mereka mempertanyakan keberlanjutan dari program MBG pasca mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah membuat dapur seharga miliaran. Sampai detik ini, tidak ada kejelasan! Kami butuh negara hadir!” ujarnya dengan nada emosional di tengah barikade hidup petugas keamanan.
Suasana semakin memanas ketika para investor menegaskan loyalitas politik mereka demi menagih janji pertanggungjawaban dari pemerintah.
Ia menekankan, kehadiran mereka murni untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah terkait dana operasional yang berjalan di daerah.
Baca juga: Nasib 2 Remaja Tega Curi Tabungan Murid SLB Rp10 Juta hingga Laptop Demi Judol
“Kami butuh negara hadir! Kami tidak butuh kamu!” tegasnya.
Di tengah keriuhan tersebut, suasana nyaris tidak terkendali akibat aksi saling dorong.
Dalam bagian video lainnya tampak seorang investor berbicara dengan perwakilan BGN.
"Tidak bisa diubah, kami butuh profesionalisme.
Bapak-bapak ini orang berpendidikan, tahu peraturan perundang-undangan, perubahan itu tidak bisa saat berjalan, sebelum berjalan harus dilakukan," katanya.
Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan membatasi jumlahSPPGatau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat kecamatan.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, dalam satu kecamatan jumlah dapur MBG dinilai cukup maksimal enam unit agar distribusi layanan gizi dapat lebih merata dan terkendali.
Kebijakan tersebut diambil seiring langkah BGN untuk melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang kini telah berjalan di berbagai daerah.
Selain membatasi jumlah dapur, BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru melalui kebijakan moratorium.
Menurut Nanik, saat ini pemerintah lebih memprioritaskan pembenahan sistem yang telah berjalan dibandingkan menambah jumlah dapur baru.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat berlangsung efektif dan merata.
"Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2025).
Nanik menjelaskan, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan kebutuhan layanan gizi di setiap wilayah sebelum kembali membuka peluang pendirian dapur baru.
Evaluasi dilakukan untuk menghindari penumpukan fasilitas di daerah tertentu yang justru berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan layanan.
Karena itu, BGN memutuskan menerapkan moratorium pendaftaran dapur MBG sambil melakukan kajian terhadap kebutuhan riil di lapangan.
Apabila dari hasil evaluasi ditemukan masih terdapat wilayah yang membutuhkan tambahan layanan, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran.
"Jadi moratorium. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," ujarnya.
Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian para investor yang telah menanamkan modal untuk pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.
Sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor bahkan mendatangi kantor BGN guna meminta kejelasan mengenai kelanjutan proyek yang telah mereka biayai.
Mereka mengklaim telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar, mencapai miliaran rupiah, untuk mendukung pembangunan fasilitas dapur MBG.
Baca juga: Jelang Indonesia vs Australia Hari Ini, Pelatih Nova Ingatkan Mathew Baker dkk Disiplin
(*/tribun-medan.com
Sumber:KompasTV/ tribunnews.com/Tribunjatim
