TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka Evaluasi Efektivitas Transfer Fiskal di Daerah Triwulan II Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Rabu (10/6/2026).
Tim BPKP diterima Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus, bersama Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharudin.
Baca juga: BMKG Catat Dua Kali Gempa Bumi Guncang Mamuju Tengah Sulbar dalam Hitungan Menit
Baca juga: Penelaah Teknis Kebijakan BPKAD Sulbar Bekali Operator E-BMD Tata Kelola Aset Sekolah
Pertemuan itu bertujuan mengumpulkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam evaluasi penyaluran serta pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Dana yang menjadi objek evaluasi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Kegiatan tersebut juga menjadi sarana koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPKP dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Upaya ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam evaluasi tersebut, Tim BPKP melakukan koordinasi terkait sejumlah dokumen dan laporan yang menjadi bagian dari proses penilaian.
Di antaranya laporan realisasi sebagai syarat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), laporan capaian pelaksanaan DAK Fisik, serta berbagai data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana transfer di Sulawesi Barat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharudin, menyambut baik pelaksanaan evaluasi tersebut.
Menurutnya, dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menilai evaluasi yang dilakukan BPKP menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan transfer fiskal berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"BPKAD Sulbar berkomitmen mendukung penuh penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan guna memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah," tegas Ali Chandra. (*)
