BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat Bangka Belitung.
Lonjakan harga yang mencapai sekitar 32 persen tersebut jauh melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat yang rata-rata hanya berada pada kisaran 4 hingga 7 persen per tahun.
Akademisi ekonomi Universitas Pertiba, Dr Jauhari, SE, MM, mengatakan kenaikan harga Pertamax terjadi pada saat pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Baca juga: Konsumen Pertamax di Bangka Belitung Beralih Beli Pertalite, Selisih Harga Rp 6.650
Akibatnya, sebagian masyarakat harus mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan transportasi.
“Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.600 ke Rp16.650 mencapai sekitar 32 persen, sementara kenaikan pendapatan atau upah masyarakat Babel dalam setahun umumnya hanya berkisar 5 hingga 7 persen. Artinya, laju kenaikan biaya BBM jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan sehingga berpotensi menekan daya beli masyarakat,” ujar Jauhari, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, ketimpangan tersebut dapat terlihat dari tren kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bangka Belitung yang relatif terbatas dalam beberapa tahun terakhir.
Kenaikan UMP rata-rata hanya berkisar Rp100 ribu hingga Rp400 ribu per tahun, sementara harga berbagai kebutuhan hidup terus meningkat.
“Di satu sisi kenaikan pendapatan relatif kecil, sementara di sisi lain harga barang dan kebutuhan hidup naik lebih cepat. Kondisi ini tentu menambah beban masyarakat,” katanya.
Jauhari menilai dampak paling cepat akan dirasakan oleh pengguna Pertamax yang selama ini mengandalkan BBM nonsubsidi untuk kendaraan pribadi maupun operasional usaha.
Kenaikan harga bahan bakar akan langsung meningkatkan biaya transportasi dan mobilitas sehari-hari.
“Dampak yang paling langsung tentu dirasakan pengguna Pertamax karena biaya perjalanan dan transportasi mereka meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketika pengeluaran untuk BBM bertambah sementara pendapatan tidak berubah, masyarakat cenderung melakukan penyesuaian terhadap pos pengeluaran lainnya.
Kebutuhan yang dianggap tidak mendesak berpotensi menjadi sasaran penghematan.
“Kalau biaya BBM naik sementara pendapatan tidak bertambah, masyarakat pasti melakukan penyesuaian. Bisa jadi mereka mengurangi pengeluaran untuk rekreasi, wisata, hiburan, atau kebutuhan lain yang tidak terlalu mendesak,” katanya.
Menurut Jauhari, kelompok yang paling terdampak meliputi pemilik kendaraan pribadi, perusahaan yang menggunakan kendaraan operasional, usaha rental mobil, travel, jasa pengiriman barang, hingga sektor transportasi yang bergantung pada BBM nonsubsidi.
Selain menekan daya beli, kenaikan harga Pertamax juga diperkirakan mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Banyak pengguna Pertamax berpotensi beralih ke Pertalite karena selisih harga yang semakin lebar.
“Kalau melihat selisih harga yang cukup jauh, kemungkinan besar akan ada pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite. Itu sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Peralihan tersebut, lanjut Jauhari, berpotensi meningkatkan antrean kendaraan di SPBU, khususnya pada dispenser Pertalite.
Bertambahnya jumlah konsumen dapat menyebabkan waktu tunggu lebih lama dibandingkan kondisi normal.
“Antrean Pertalite kemungkinan akan lebih panjang dibanding biasanya karena ada tambahan konsumen dari pengguna Pertamax,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa lonjakan permintaan Pertalite berpotensi mempercepat penyerapan kuota BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Jika stok lebih cepat habis sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, pengguna kendaraan pada akhirnya kembali dihadapkan pada pilihan membeli Pertamax dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Kalau permintaan Pertalite meningkat sementara kuota tetap, stok bisa lebih cepat habis. Pada akhirnya masyarakat terpaksa membeli Pertamax karena kendaraan tetap harus digunakan,” ujarnya.
Meski demikian, Jauhari melihat ada sisi positif yang dapat muncul dari kondisi tersebut. Kenaikan harga BBM dapat mendorong masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kendaraan dan mengelola konsumsi bahan bakar.
“Dampak positifnya, masyarakat bisa lebih hemat dalam menggunakan kendaraan dan bahan bakar. Pengeluaran yang bertambah membuat orang lebih berhati-hati dalam menggunakan BBM,” katanya.
Untuk menghadapi kenaikan biaya hidup, ia menyarankan masyarakat mulai melakukan penyesuaian pengelolaan keuangan, termasuk mencari sumber pendapatan tambahan apabila memungkinkan.
“Kalau pendapatan tetap sementara pengeluaran bertambah, tentu harus ada penyesuaian. Bisa dengan mencari penghasilan tambahan, usaha sampingan, atau melakukan penghematan pada pengeluaran yang tidak terlalu penting,” ujar Jauhari.
Menurutnya, kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap kenaikan biaya hidup akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah meningkatnya beban pengeluaran, terutama untuk sektor transportasi dan kebutuhan harian. (x1)
