PROHABA.CO, BANDA ACEH –  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh memastikan tarif angkutan darat di Aceh hingga saat ini masih tetap normal dan belum mengalami kenaikan, meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, SE, mengatakan bahwa para pelaku usaha transportasi darat memang menghadapi peningkatan biaya operasional.

Pasalnya, para sopir harus mengantri lebih lama di SPBU untuk mendapat BBM bersubsidi jeni solar.

Namun, kondisi tersebut belum menjadi alasan untuk menaikkan tarif angkutan karena sebagian besar kendaraan umum masih menggunakan BBM bersubsidi jenis solar atau biosolar.

“Saat ini ongkos angkutan darat belum naik meskipun harga BBM melambung tinggi.

Karena mereka menggunakan solar, jadi masih aman,” kata Ramli, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan jenis bahan bakar lainnya memang memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum.

Akan tetapi, dampaknya tidak secara langsung dirasakan oleh sektor angkutan darat yang mayoritas masih bergantung pada biosolar.

Meski demikian, Ramli mengakui bahwa beban operasional transportasi tetap mengalami peningkatan akibat sejumlah faktor lain.

Salah satunya adalah kenaikan harga suku cadang kendaraan, termasuk ban yang menjadi kebutuhan utama dalam operasional armada angkutan.

“Untuk onderdil kendaraan seperti ban, saat ini memang mengalami kenaikan harga dan itu sudah pasti berdampak terhadap biaya operasional,” ujarnya.

Baca juga: Polda Aceh Tetapkan ASN Dinas Syariat Islam Jadi Tersangka Pelecehan Seksual, Kini Masuk DPO

Di sisi lain, Organda juga menghadapi tantangan berupa menurunnya jumlah penumpang.

Kondisi tersebut membuat perusahaan maupun pengusaha angkutan harus berhitung secara matang sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif.

“Posisi kita saat ini, penumpang masih sepi.

Kalau tarif dinaikkan sementara jumlah penumpang tidak ada, tentu akan semakin sulit bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Ramli.

Ia menjelaskan, secara normatif kenaikan tarif sebenarnya sudah cukup beralasan mengingat berbagai komponen biaya operasional terus meningkat.

Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Aceh yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

“Kalau tarif dinaikkan tetapi penumpang tidak ada, sama saja.

Karena itu kami juga melihat kondisi ekonomi masyarakat Aceh saat ini,” tambahnya.

Ramli menjelaskan bahwa sistem tarif angkutan darat selama ini mengacu pada mekanisme tarif batas bawah dan tarif batas atas.

Dalam sistem tersebut terdapat ruang penyesuaian sekitar 20 persen yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kenaikan biaya operasional.

Dengan skema tersebut, operator angkutan masih memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai kebutuhan tanpa harus memberlakukan kenaikan yang memberatkan masyarakat.

“Kalau ada penyesuaian karena biaya operasional naik, itu masih bisa dilakukan dalam rentang tarif yang sudah ditentukan dan tidak melebihi batas atas,” jelasnya.

Baca juga: Harga Pertamax dan Pertamax Green Resmi Naik Mulai 10 Juni 2026, Ini Daftar BBM Terbaru Pertamina

Lebih lanjut, Ramli menegaskan bahwa kenaikan tarif angkutan tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Pasalnya, bahan bakar utama yang digunakan kendaraan angkutan umum, yakni biosolar, hingga kini belum mengalami perubahan harga.

Namun persoalan lain yang kini menjadi perhatian serius adalah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurutnya, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dexlite kini beralih ke biosolar karena selisih harga yang cukup besar.

Akibatnya, antrean di SPBU menjadi semakin panjang dan berdampak pada efisiensi operasional transportasi.

“Banyak kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dexlite sekarang beralih ke biosolar.

Akibatnya antrean di SPBU sangat panjang. Ini berdampak pada waktu tempuh dan biaya operasional,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, truk pengangkut barang dari Medan menuju Aceh yang sebelumnya dapat menyelesaikan perjalanan dalam waktu satu hari, kini membutuhkan waktu hingga dua sampai tiga hari akibat harus mengantre BBM dalam waktu lama.

“Kalau kendaraan harus antre berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan BBM, tentu biaya operasional bertambah dan berdampak pada sektor transportasi secara keseluruhan,” katanya.

Karena itu, Organda Aceh berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi dan antrean BBM yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Ramli, sektor transportasi memiliki kontribusi besar terhadap inflasi sehingga permasalahan distribusi BBM perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah.

“Transportasi merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap inflasi,” ujar Ketua Organda Aceh. 

Karena itu kami berharap pemerintah dapat melihat persoalan ini secara cepat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Indra Wijaya)

Baca juga: Viral Bermesraan Saat Live TikTok, Dua Sejoli di Banda Aceh Divonis 25 Kali Cambuk

Baca juga: Pertamina Sesuaikan Harga BBM Nonsubsidi Mulai 1 Juni 2026