Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi diminta mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto yang dinilai bertanggung jawab atas carut marutnya proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Permintaan itu disampaikan masa aksi yang tergabung dalam Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P31), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat (Gemppur), dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).

Aksi itu digelar sebagai bentuk protes atas  carut-marut proses PCMB dan SPMB 2026, yang dinilai menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. 

Massa aksi mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto jika terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026.

"Kalau terbukti (ada pelanggaran) hasil investigasi, Gubernur harus segera melakukan tindakan, berupa pencopotan (Kepala Dinas Pendidikan)," ujar koordinator aksi, Iwan Hermawan.

Iwan mengatakan, pihaknya sangat kecewa terhadap pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026 yang dinilai banyak masalah, mulai tahap pemetaan hingga pelayanan pengaduan masyarakat.

Menurut Iwan, akar persoalan berawal dari minimnya sosialisasi mengenai program PCMB yang dijalankan pemerintah, serta ketidak patuhan Dinas Pendidikan terhadap Gubernur Jabar. 

Akibatnya, banyak orang tua siswa tidak memahami perbedaan antara PCMB dan SPMB sehingga menimbulkan kebingungan saat proses berlangsung.

"Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini, adanya pergantian aplikasi oleh oknum di Dinas Pendidikan Jawa Barat."

"Padahal KDM (Kang Dedi Mulyadi) sudah mengatakan tidak usah diganti karena masih bagus," ujar Iwan, seusai aksi. 

Iwan menilai, penggunaan aplikasi baru yang belum teruji justru memicu kebingungan dan kepanikan masyarakat.

"Karena ini proyek dan belum diuji coba secara matang, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat," katanya. 

Selain itu, Iwan juga menyoroti pelaksanaan pemetaan siswa yang dinilai tidak sesuai arahan Gubernur.

Menurut Gubernur, kata dia, pemetaan seharusnya dilakukan sejak Maret 2026 sehingga tidak berbenturan dengan tahapan penerimaan siswa baru.

"Tanpa ada penjelasan dan sosialisasi yang memadai, pandangan orang tua menganggap itu bagian dari SPMB. Padahal itu pemetaan. Ditambah aplikasi yang bermasalah membuat banyak siswa tidak terverifikasi sehingga waktu pemetaan harus diperpanjang," ujar Iwan. 

Iwan juga mengkritik buruknya pelayanan pengaduan yang diberikan kepada masyarakat selama proses PCMB dan SPMB berlangsung.

Puluhan orang tua siswa yang datang menyampaikan keluhan, kata dia, hanya dilayani oleh dua petugas.

"Bayangkan, puluhan orang tua siswa yang mengadu hanya dilayani dua orang. Ini menunjukkan pelayanan yang sangat buruk," ucapnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Jawa Barat.

Pertama, meminta Gubernur Jawa Barat segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut berbagai persoalan dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026.

Iwan menilai terdapat dugaan pelanggaran yang harus ditelusuri, termasuk dampak psikologis yang dialami siswa dan orang tua akibat kekacauan sistem.

"Kami meminta gubernur membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat penegak hukum. Hari ini banyak orang tua dan anak yang panik akibat persoalan ini," katanya.

Kedua, massa meminta DPRD Jawa Barat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut penyebab carut-marutnya pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026.

Menurut Iwan, permintaan maaf dari Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Meski Dinas Pendidikan sudah meminta maaf, itu tidak cukup. DPRD harus meneliti di mana letak kesalahannya agar tidak terulang tahun depan," ucapnya.

Ketiga, mendesak Ombudsman turun tangan memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik yang diberikan selama proses penerimaan siswa baru.

Iwan menilai, buruknya pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan orang tua siswa.

Iwan juga menyayangkan polemik tersebut terjadi di tengah semangat pembangunan Jawa Barat yang selama ini digaungkan pemerintah provinsi.

"Saya menyayangkan Jawa Barat Istimewa tercoreng oleh carut-marut di Dinas Pendidikan," katanya.(*)