SURYA.CO.ID, SURABAYA – Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menunjukkan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran.
Dalam dua bulan pelaksanaannya, biaya operasional berhasil ditekan, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tanpa mengganggu kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan fleksibilitas tugas kedinasan ASN yang diatur melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1141/204/2026, sejumlah indikator efisiensi menunjukkan tren positif sepanjang Mei 2026.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan capaian tersebut diperoleh dari laporan perangkat daerah yang menjalankan WFH selama bulan kedua penerapan kebijakan.
Sebanyak 52 perangkat daerah menerapkan sistem kerja fleksibel dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan layanan masing-masing instansi.
Baca juga: DPRD Jatim Dukung WFH ASN Dipindah ke Jumat, Pelayanan Diminta Tetap Optimal
“Capaian efisiensi yang dihasilkan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan perangkat daerah yang melaksanakan WFH, tercatat penghematan listrik mencapai 3,95 persen dibandingkan bulan Maret sebelum Surat Edaran diberlakukan. Selain itu, penghematan penggunaan air mencapai 11,86 persen,” kata Indah Wahyuni, Kamis (11/6/2026).
Pejabat yang akrab disapa Yuyun itu menjelaskan, efisiensi juga terlihat pada penggunaan BBM kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi ASN.
Penghematan BBM kendaraan dinas tercatat mencapai Rp128.280.920 atau turun 7,21 persen dibandingkan periode sebelum kebijakan WFH diterapkan.
Sementara itu, konsumsi BBM kendaraan pribadi ASN turun hingga 23,03 persen dibandingkan Maret 2026.
“Sementara itu, penghematan BBM kendaraan pribadi ASN dilaporkan mencapai 23,03 persen dibandingkan bulan Maret. Capaian pada bulan kedua ini menjadi indikator positif, mengingat implementasi WFH masih berada pada tahap percobaan dan penyesuaian,” ujarnya.
Menurut Yuyun, peluang efisiensi masih terbuka lebar karena belum seluruh perangkat daerah dapat menerapkan WFH secara optimal. Sejumlah unit yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik masih membutuhkan kehadiran pegawai di kantor.
Baca juga: Khofifah Ubah Jadwal WFH ASN Jatim dari Rabu Menjadi Jumat, Ini Alasannya
Keberhasilan menekan konsumsi BBM tidak hanya dipengaruhi berkurangnya mobilitas pegawai saat bekerja dari rumah. Pemprov Jatim juga mendorong perangkat daerah untuk memaksimalkan pelaksanaan berbagai kegiatan secara daring.
Rapat, sosialisasi, koordinasi, hingga kegiatan serupa lainnya kini lebih banyak dilakukan melalui platform digital guna mengurangi kebutuhan perjalanan.
“Capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh berkurangnya mobilitas pegawai akibat pelaksanaan WFH, melainkan selama WFO juga diberlakukan imbauan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan secara daring baik rapat, sosialisasi, maupun kegiatan serupa lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, penerapan WFH tetap diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan produktivitas ASN tetap terjaga.
Selain menggunakan sistem presensi elektronik khusus WFH, sejak April 2026 seluruh ASN diwajibkan mengisi aktivitas harian melalui aplikasi SI-MASTER.
Melalui aplikasi tersebut, ASN mencatat seluruh aktivitas kerja, baik saat bertugas dari kantor maupun dari rumah. Data itu kemudian menjadi dasar bagi atasan langsung untuk mendistribusikan pekerjaan, memantau progres pelaksanaan tugas, sekaligus memastikan target jam kerja sebesar 112,5 jam per bulan atau setara 6.750 menit dapat terpenuhi.
Pemprov Jatim menilai mekanisme tersebut menjadi bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih berorientasi pada hasil dan capaian kinerja.
Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kerja fleksibel di lingkungan Pemprov Jatim.
Saat ini BKD Jawa Timur masih melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan penyempurnaan kebijakan WFH, termasuk mempertimbangkan opsi perpanjangan masa pelaksanaannya.
Dalam skema yang sedang disusun, pemerintah akan memperkuat penggunaan teknologi informasi, menetapkan target efisiensi yang lebih terukur, memperjelas fungsi pengawasan atasan langsung, serta mengoptimalkan pelaporan aktivitas harian ASN.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut hasil evaluasi sementara menunjukkan WFH efektif menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga produktivitas pegawai.
“Dampaknya positif dan alhamdulillah kinerja ASN relatif bisa kita jaga dari rekan-rekan yang melakukan WFH," kata Emil.
Menurutnya, penghematan terbesar berasal dari berkurangnya mobilitas pegawai yang bekerja dari rumah dan berkurangnya kebutuhan perjalanan dinas.
"Yang signifikan adalah penghematan BBM karena kan tidak berpergiannya para pegawai karena mereka benar-benar bekerja dari rumah. Selain itu juga sudah mulai diterapkan video conference atau rapat online guna memastikan bahwa rekan-rekan ini bekerja dari rumah,” tegasnya.
Sejak awal, Pemprov Jatim menegaskan bahwa WFH tidak boleh dimaknai sebagai libur kerja. Sebaliknya, teknologi digital dimanfaatkan untuk memastikan pelayanan publik dan produktivitas ASN tetap berjalan optimal meski tidak seluruh pekerjaan dilakukan dari kantor.
“Itu yang jadi penting, jadi penghematan dari sisi terbesar pengurangan konsumsi BBM dari pegawai. Kalau dari sisi pemerintah kan sebenarnya kita sudah mengurangi perjalanan dinas juga ya, penggunaan BBM di kantor berkurang tetapi yang besar pengurangan dari itu,” pungkasnya.
