Laporan Wartawan TribunBengkulu.com, M Rizki Wahyudi
TRIBUNBENGKULU.COM, REJANG LEBONG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax mulai memberikan dampak terhadap operasional sejumlah instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
Ini dikarenakan seluruh mobil dinas termasuk ambulance menggunakan BBM non subsidi.
Berdasarkan informasi yang terpasang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), harga Pertamax naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.
Sementara itu, Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter. Namun untuk Pertamax Green 95 masih belum tersedia di Rejang Lebong.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Rejang Lebong, drg Asep Setia Budiman, mengatakan kenaikan harga Pertamax tentunya berpengaruh terhadap biaya operasional yang selama ini telah dianggarkan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, kendaraan operasional milik Dinkes, termasuk ambulans dan kendaraan dinas lainnya, menggunakan BBM jenis Pertamax dalam aktivitas sehari-hari.
"Pengaruh tentu ada. Karena kita memiliki anggaran untuk pembelian BBM operasional, sementara ambulans dan kendaraan dinas menggunakan Pertamax,"ungkap Asep kepada TribunBengkulu.com pada Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, anggaran operasional yang disusun sebelumnya dibuat berdasarkan harga BBM yang berlaku saat proses perencanaan anggaran dilakukan.
Dengan adanya kenaikan harga Pertamax, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional kendaraan dipastikan akan meningkat.
Akibat kondisi tersebut, Dinkes Rejang Lebong akan melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran agar kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Biaya operasional akan membengkak. Karena anggarannya disusun sebelum terjadi kenaikan harga BBM. Jadi nanti akan kita atur kembali penggunaan anggarannya,"jelasnya.
Pelayanan Kesehatan Tetap Menjadi Prioritas
Meski menghadapi peningkatan biaya operasional nantinya, Asep memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan dikurangi.
Menurutnya, efisiensi akan dilakukan pada sejumlah pos operasional tanpa mengurangi kualitas maupun jangkauan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Kita harus lebih hemat dalam penggunaan anggaran. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap harus maksimal karena itu merupakan kewajiban kami," tegasnya.
Atur Ulang Anggaran
Asep menambahkan, sejauh ini kebutuhan BBM untuk mendukung operasional layanan kesehatan masih dapat dipenuhi dari anggaran yang tersedia. Namun pihaknya perlu melakukan pengaturan ulang agar anggaran tersebut tetap mencukupi hingga akhir tahun anggaran.
"Kita sudah memiliki anggaran untuk BBM dan operasional. Hanya saja perhitungannya dilakukan sebelum ada kenaikan harga. Yang jelas setelah kenaikan ini, perlu diatur ulang agar cukup sampai akhir tahun," katanya.
Kenaikan harga Pertamax yang mencapai lebih dari Rp 4.000 per liter tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga mulai berdampak pada biaya operasional sejumlah instansi yang mengandalkan BBM non subsidi untuk mendukung pelayanan publik.
Pemerintah daerah pun diperkirakan perlu melakukan penyesuaian penggunaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya biaya operasional.
