WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah hambatan yang masih mengganjal optimalisasi RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara.

Meski fasilitas tersebut dinilai siap beroperasi dengan kapasitas besar, persoalan infrastruktur dan armada pengangkut sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan RDF Rorotan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Baca juga: RDF Rorotan Mandek, Fraksi PKB Ingatkan DKI Jakarta Ancaman Krisis Sampah dan Sanksi Pusat

Selama ini, lanjut dia, TPST Bantargebang, Kota Bekasi milik Pemprov DKI Jakarta menerima sekitar 9.000 ton sampah Jakarta setiap hari.

Karena itu, Pansus Persampahan DPRD DKI Jakarta melakukan peninjauan langsung ke RDF Plant Rorotan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/6/2026).

Kedatangannya guna mengetahui berbagai kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum beroperasi secara maksimal.

"Hari ini Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta hadir di RDF Rorotan. Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang," kata Judistira.

Dari hasil peninjauan, Pansus menemukan sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti agar RDF Rorotan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan volume sampah Jakarta.

Baca juga: Cegah Tragedi RPST Bantargebang Terulang, Pramono Targetkan RDF Rorotan Olah 1000 Ton Sampah Sehari

Salah satu target yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan kapasitas pengolahan sampah hingga 1.500 sampai 2.000 ton per hari dalam satu tahun ke depan.

"Nah, tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari," ujarnya.

Menurut Judistira, hambatan utama yang ditemukan bukan berasal dari teknologi maupun mesin pengolah sampah yang tersedia di RDF Rorotan.

Berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas tersebut memiliki tiga lini pengolahan dengan kapasitas masing-masing sekitar 800 ton sampah per hari atau total mencapai 2.400 ton per hari.

Saat kunjungan berlangsung, dua lini pengolahan beroperasi, sedangkan satu lini lainnya sedang menjalani perawatan rutin.

Karena itu, dia menilai persoalan yang perlu segera dibenahi justru berada di luar fasilitas pengolahan.

"Kelihatannya karena ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada faktor eksternal," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Soal Isu Bau, Pakar ITB Sebut RDF Rorotan Dilengkapi Alat Kontrol Polusi Udara

Judistira menjelaskan akses jalan menuju RDF Rorotan masih menjadi perhatian, karena dinilai belum memadai untuk menunjang mobilitas armada pengangkut sampah dari berbagai wilayah Jakarta.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD DKI Jakarta berencana mendorong percepatan penanganan infrastruktur melalui koordinasi dengan Dinas Bina Marga.

“Pada saat rapat kerja di Komisi D nanti kami akan meminta kepada Dinas Bina Marga terkait ruas yang ada di kawasan KBT yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani, sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah bisa mendapatkan akses yang lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan berjalan lancar," paparnya.

Selain infrastruktur jalan, Pansus juga mencatat aspirasi masyarakat terkait armada pengangkut sampah yang melintas menuju RDF Rorotan.

Dia berkata, warga menginginkan penggunaan armada khusus berupa truk kompaktor tertutup agar tidak menimbulkan bau maupun kebocoran air lindi yang selama ini kerap dikeluhkan.

"Memang masyarakat cukup keras ketika yang datang itu truk-truk yang sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar yang masuk ke sini benar-benar armada kompaktor khusus yang tidak menimbulkan bau dan sebagainya," katanya.

Selain mengevaluasi kondisi RDF Rorotan, Pansus Persampahan juga mulai menyusun sejumlah rekomendasi untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Jakarta secara keseluruhan.

Baca juga: 20 Anak yang Sakit Diduga karena RDF Rorotan Sudah Dapat Layanan Kesehatan

Judistira mengatakan, Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada satu fasilitas pengolahan sampah. Terlebih, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang direncanakan dibangun di beberapa titik masih membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum dapat beroperasi.

"Kita tahu tiga tahun ke depan baru rencananya akan dibangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di tiga sampai empat titik bersama Danantara dan pemerintah daerah," ujarnya.

Karena itu, selama masa transisi tersebut, berbagai fasilitas yang sudah tersedia harus dimaksimalkan agar persoalan sampah Jakarta tetap dapat ditangani.

Selain RDF Rorotan, DPRD juga mendorong optimalisasi RDF yang berada di Bantargebang, Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air, hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

“Ada beberapa instrumen yang akan kami maksimalkan, yang pertama tentu RDF ini, kemudian RDF yang ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R yang jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta. Semua itu harus dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat," pungkas Judistira.

TINJAU RDF ROROTAN - Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Judistira Hermawan (tengah) saat meninjau RDF Plant Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/6/2026).