JAKARTA, TRIBUN - Bank Dunia membunyikan peringatan terhadap kondisi kelas menengah Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap berada di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun ke depan, lembaga tersebut menilai kualitas pekerjaan dan perkembangan pendapatan masyarakat masih menjadi tantangan yang dapat menghambat perluasan kelompok kelas menengah.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut bahwa risiko domestik berpotensi memperburuk tekanan eksternal yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.
Salah satu risiko yang mendapat perhatian adalah lemahnya kualitas lapangan kerja dan menurunnya upah riil pekerja berkeahlian menengah hingga tinggi. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat menuju kelas menengah yang lebih kuat.
"Kualitas pekerjaan yang lemah serta penurunan upah riil di kalangan pekerja berkeahlian menengah dan tinggi juga dapat membatasi konsumsi rumah tangga dan menghambat perluasan kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya, Kamis (11/6).
Bank Dunia menyebut tren tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyusutan kelas menengah di Indonesia. Dalam laporan itu dijelaskan, sepanjang periode 2018-2025, upah riil pekerja berkeahlian menengah turun sekitar satu persen per tahun, sedangkan pekerja berkeahlian tinggi mengalami penurunan sekitar dua persen per tahun.
Penurunan tersebut ikut menekan tren upah secara keseluruhan hingga sekitar 0,5 persen per tahun berdasarkan pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate/CAGR) median upah riil. Sebaliknya, pekerja berkeahlian rendah justru mencatat kenaikan upah rata-rata sekitar 1,7 persen per tahun.
"Perbedaan tren tersebut secara bertahap mengurangi proporsi pekerja kelas menengah," katanya.
Bank Dunia menilai terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal berkualitas menjadi masalah utama. Kondisi ini membuat semakin banyak pekerja berpendidikan tinggi beralih ke sektor informal.
Data Bank Dunia menunjukkan porsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja sebagai pekerja formal bergaji turun dari 74,1 persen pada 2018 menjadi 67,8 persen pada 2025. Sementara itu, lulusan pendidikan menengah atas mengalami penurunan hampir 7 poin persentase dalam pekerjaan formal bergaji selama periode yang sama.
Meski demikian, sebagian lulusan perguruan tinggi masih mampu masuk ke kelompok pekerjaan informal tingkat atas. Proporsinya meningkat dari 6,7 persen pada 2018 menjadi 8,9 persen pada 2025. Namun, pekerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah tidak memiliki alternatif serupa dan sebagian besar terserap ke pekerjaan informal tingkat bawah.
Menurut Bank Dunia, fenomena ini menunjukkan terjadinya pembalikan dari pola yang selama ini berlaku, di mana pendidikan yang lebih tinggi umumnya meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan formal dan pendapatan yang lebih baik.
Lembaga tersebut menilai lemahnya permintaan tenaga kerja dari dunia usaha menyebabkan banyak pekerja terdidik harus menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilan yang dimiliki.
Lebih jauh, meningkatnya penyerapan tenaga kerja terdidik ke sektor informal dinilai berpotensi menekan kesejahteraan jangka panjang. Pekerjaan informal umumnya menawarkan tingkat keamanan kerja yang lebih rendah, perlindungan sosial yang terbatas, serta peluang peningkatan pendapatan yang lebih kecil.
"Pola ini sejalan dengan semakin tergerusnya upah kelas menengah dan stagnasi perekrutan tenaga kerja di sektor jasa bernilai tambah tinggi," tulis Bank Dunia.
Baca juga: Modus Penghapusan Dosa, Pria Mengaku Habib Cabuli 8 Santriwati di Ponpes Susukan
Perkuat fondasi ekonomi
Chief Economist PT Bank Tabungan Negara Tbk, Myrdal Gunarto mengatakan, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi dan memperluas kelas menengah di tengah tantangan kualitas lapangan kerja.
Menurut Myrdal, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama untuk menarik investasi global ke Indonesia. "Mendorong iklim investasi, khususnya investasi dari global, lebih kondusif lagi. Dengan cara kepastian hukum berusaha itu dijamin," kata Myrdal, Kamis (11/6).
Ia menambahkan, kemudahan dalam membuka usaha dan mendirikan pabrik juga perlu diperkuat. Selain itu, regulasi perpajakan harus dibuat lebih jelas agar memberikan kepastian bagi investor.
Langkah kedua yang dinilai penting adalah mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki dampak pengganda besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui percepatan program hilirisasi.
Menurut Myrdal, hilirisasi tidak hanya perlu difokuskan pada sektor pertambangan, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian, kelautan, dan berbagai sektor berbasis sumber daya alam lainnya.
Selain aspek investasi dan industri, Myrdal menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menilai pendidikan vokasi perlu diperluas agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Myrdal juga mendorong adanya kerja sama dengan negara-negara maju untuk memperluas peluang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Jadi itu yang kita lihat bisa memberikan pengaruh positif buat tenaga kerja di Indonesia," katanya. (Kontan.com/Kompas.com)
