TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dipastikan bakal mengubah peta konsumsi domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemda DIY kini bersiap mengantisipasi efek domino dari penyesuaian harga tersebut, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan kegelisahan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa penyesuaian harga komoditas global—termasuk energi—merupakan realitas yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah.
Namun, fokus utama Pemda DIY saat ini adalah melakukan intervensi kebijakan guna meminimalkan guncangan ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurut Ni Made, dampak langsung dari kenaikan Pertamax akan langsung dirasakan oleh sektor konsumsi kelas menengah dan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan regulasi, ASN diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi, sehingga lonjakan harga ini otomatis meningkatkan pengeluaran rutin mereka dan memicu koreksi omzet di tingkat pedagang.
"Nah, fungsi pemerintah mestinya menjaga kondisi supaya tidak terjadi kegelisahan yang besar di masyarakat. Banyak langkah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ini, walaupun kita tidak bisa menahan kenaikan harga global karena semuanya saling berhubungan," papar Ni Made, dikutip pada Kamis (11/6/2026).
Merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi (Minyakita) dan fluktuasi pangan, Ni Made menyatakan Pemda DIY bergerak cepat mengandalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lewat strategi 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) serta operasi pasar bersama Bulog.
Kendati demikian, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan kurva ekonomi: menjaga isi dompet konsumen sekaligus memastikan sektor hulu (petani) tidak merugi.
"Insyaallah mudah-mudahan dengan strategi 4K kita—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—kita bisa kolaborasi. Ini sudah disepakati dan dieksekusi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ada skenario-skenario pengendalian inflasi daerah yang kita jalankan," katanya.
Baca juga: Massa Aksi Kamisan Yogya Sebut Indikator Krisis Ekonomi Sudah Terlihat
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DIY, Aryanto Sukoco, mengatakan ketersediaan BBM di wilayah DIY aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
Pihaknya pun akan memantau perkembangan kondisi di lapangan jika terjadi migrasi konsumsi ke Pertalite.
Jika ada peningkatan konsumsi yang signifikan, Hiswana Migas DIY akan berkoordinasi dengan Pertamina dan stakeholder terkait.
Dari sisi pelayanan SPBU, pihaknya telah melakukan pengaturan jalur kendaraan dan antrean pembelian Pertalite.
Pengaturan ini dilakukan agar pelayanan tetap berjalan lancar.
"Antisipasi terhadap potensi peningkatan pembelian Pertalite telah dilakukan. Pengaturan jalur kendaraan dan antrean telah disiapkan seaman dan senyaman mungkin agar pelayanan tetap lancar," ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan pemantauan dan koordinasi di lingkungan SPBU DIY, kata Aryanto, stok Pertalite secara umum masih tersedia. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Ia memastikan tidak ada SPBU yang tutup operasional karena kehabisan Pertalite.
"Sampai saat ini tidak ada laporan SPBU di wilayah DIY yang tutup operasional karena kehabisan Pertalite," katanya.
Pihaknya bersama Pertamina juga terus melakukan pemantauan kondisi stok di lapangan. Pertamina pun memprioritaskan pengiriman Pertalite bagi SPBU yang stoknya menurun.
Ia pun memastikan distribusi Pertalite di DIY berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (han/maw)
