Laporan Wartawan Tribun Papua.com, Taniya Sembiring 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua merespons kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang resmi diberlakukan secara nasional.

Langkah antisipatif ini sengaja diambil guna menjamin stabilitas pasokan, kelancaran jalur distribusi, sekaligus menyikat habis potensi penyimpangan di lapangan yang dapat menyengsarakan masyarakat Papua.

Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Rama Samtama Putra, menyebut pihaknya berkoordinasi intensif dengan General Manager (GM) Pertamina Patra Niaga serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua.

Sebagai langkah konkret, koordinasi lintas sektoral tersebut langsung diformalkan lewat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM.

Baca juga: Viral Kecurangan Takaran BBM di Wamena, Petugas Sidak Temukan Literan Bensin Sengaja Diperkecil

Tim khusus ini bakal memelototi seluruh dinamika dan pergerakan di lapangan pasca-kebijakan kenaikan harga tersebut ketuk palu.

“Kami kemarin sudah berkomunikasi dengan teman-teman di GM Pertamina Patra Niaga, kemudian dengan Pak Kadis ESDM. Rencananya di dalam Satgas BBM ini adalah untuk mengantisipasi beberapa potensi dampak,” ujar Kombes Rama saat ditemui TribunPapua.com di ruang kerjanya, Jumat (12/6/2026).

Rama memaparkan, salah satu hal yang menjadi atensi utama Satgas saat ini adalah potensi terjadinya lonjakan konsumsi Pertalite.

Pasalnya, kenaikan harga Pertamax diprediksi kuat bakal memicu gelombang migrasi konsumen ke BBM bersubsidi tersebut.

Kondisi inilah yang memicu risiko kelangkaan jika tidak diantisipasi sejak dini.

Oleh sebab itu, Polda Papua mendesak pihak Pertamina untuk memberikan garansi penuh bahwa jalur distribusi tetap aman dan pasokan di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak kedodoran.

Menurutnya, stabilitas pasokan menjadi kunci utama agar tidak terjadi antrean mengular, aksi borong akibat panik (panic buying), hingga permainan harga yang liar di tingkat pengecer.

Tak hanya mengawal jalur distribusi, Polda Papua juga memasang mata dan telinga lebih tajam terhadap potensi penyelewengan subsidi negara.

Kombes Rama menegaskan, seluruh jajaran Satgas dari tingkat Polda hingga Polres jajaran bakal menggencarkan pemantauan rutin di lapangan.

Langkah ini diambil demi mempersempit ruang gerak para oknum mafia penimbun yang kerap memanfaatkan disparitas atau selisih harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

“Kami tidak berhenti, terus akan melakukan kegiatan pemantauan, baik oleh Satgas Polda maupun Polres untuk meminimalisir orang-orang yang akan melakukan penimbunan,” tegas perwira polisi berpangkat melati tiga tersebut.

Baca juga: Pertamax Jadi Rp16.650, Warga Papua Khawatirkan Lonjakan Sembako dan Migrasi BBM

Lebih lanjut, Rama membongkar salah satu taktik licik yang kerap dipraktikkan oleh para pelaku penimbunan, yakni dengan memanfaatkan modus penggunaan pelat nomor ganda.

Dengan memalsukan atau menggonta-ganti pelat nomor kendaraan, para oknum nakal ini bisa dengan bebas mengantre berkali-kali dalam sehari di SPBU demi menyedot BBM bersubsidi secara ilegal.

Menyikapi hal itu, Korps Bhayangkara Papua memastikan tidak akan memberi ruang kompromi sedikit pun.

Tindakan hukum yang keras dan tegas dipastikan menanti siapa saja yang nekat berbuat curang.

“Ini akan terus kita lakukan penegakan hukum bila perlu, untuk memberikan sanksi tegas kepada mereka,” pungkasnya. (*)