TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa mengatakan, kenaikan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, perlu dicermati.
Meskipun Pertamax merupakan BBM jenis non-subsidi dan bukan komponen utama angkutan barang maupun transportasi publik.
Dampak inflasinya mungkin tidak sebesar kenaikan BBM subsidi, tetapi tetap ada tekanan terhadap biaya hidup, terutama bagi kelas menengah yang mobilitas hariannya menggunakan Pertamax.
Baca juga: Polresta Mamuju Segera Umumkan Tersangka Tambang Emas Ilegal di Kalumpang dan Bonehau
Baca juga: Jembatan Armco 20 Meter di Pasiang Polman Mulai Dikerjakan, Perlancar Aktivitas Warga
Kelas menengah saat ini sudah menghadapi tekanan dari harga pangan, biaya pendidikan, cicilan, dan pelemahan daya beli.
Karena itu, kenaikan BBM ini bisa membuat ruang konsumsi semakin sempit.
"Ketika biaya transportasi pribadi naik, masyarakat biasanya akan mengurangi belanja non-prioritas, seperti makan di luar, rekreasi, belanja ritel, dan konsumsi barang tahan lama. Ini tentu bisa berdampak ke sektor perdagangan, ritel, UMKM, restoran, dan jasa," ujar Erwin Aksa.
Terhadap harga pangan dan kebutuhan sehari-hari, dampaknya lebih bersifat tidak langsung.
Karena distribusi pangan dan logistik utama umumnya memakai solar atau BBM subsidi, efek langsungnya relatif terbatas.
Namun tetap ada risiko second-round effect, terutama dari biaya operasional pelaku usaha kecil, distribusi jarak pendek, kurir, kendaraan operasional, dan ekspektasi kenaikan harga.
Perlu dijaga adalah jangan sampai kenaikan BBM non-subsidi ini menjadi alasan kenaikan harga yang tidak proporsional di pasar.
Jika Pertamax naik sekitar 30 persen, bukan berarti harga barang otomatis naik 30 persen.
Dampak ke harga barang sangat bergantung pada porsi BBM dalam struktur biaya masing-masing sektor.
Untuk barang kebutuhan pokok, kenaikannya semestinya jauh lebih kecil, selama harga solar subsidi dan biaya logistik utama tetap terjaga.
Namun untuk sektor yang intensif mobilitas—seperti transportasi, kurir, logistik ringan, perdagangan ritel, restoran, pariwisata, dan UMKM jasa—tekanannya bisa lebih terasa.
"Dari sisi Kadin, kami memandang pemerintah perlu menjaga agar dampak rambatan tidak meluas," lanjut dia.
Pertama, pastikan pasokan dan harga BBM subsidi tetap stabil serta tepat sasaran.
Kedua, perkuat pengawasan harga pangan dan biaya logistik.
Ketiga, berikan dukungan kepada UMKM dan sektor padat karya agar kenaikan biaya operasional tidak langsung dibebankan seluruhnya ke konsumen.
Keempat, jaga stabilitas nilai tukar dan biaya energi karena dua faktor ini sangat menentukan biaya produksi dunia usaha.
Prinsipnya, dunia usaha memahami bahwa harga BBM nonsubsidi mengikuti dinamika harga minyak dan kurs.
Namun timing dan komunikasi kebijakan harus dijaga, karena daya beli masyarakat sedang sensitif.
"Jangan sampai koreksi harga energi menekan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ia menambahkan. (*)
