TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Jakarta Timur mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap pendistribusian bantuan sosial (Bansos).
Menurut Pertuni DPC Jakarta Timur hingga kini banyak kelompok rentan yang secara ekonomi hidup dalam keterbatasan, namun justru tidak menerima bantuan.
Bahkan di saat tekanan ekonomi akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi 20 tunanetra di Jakarta Timur diputus.
"Saya mulai bulan April itu sudah tidak dapat. Makanya kalau bisa pemerintah memperhatikan kaum marjinal ini," kata Ketua Pertuni DPC Jakarta Timur, Mulyawan, Jumat (12/6/2026).
Mayoritas anggota Pertuni DPC Jakarta Timur yang KPDJ diputus Dinas Sosial DKI Jakarta bekerja sebagai pedagang kerupuk dan tukang pijat, atau tak memiliki penghasilan tetap.
Terlebih di tengah melonjaknya harga berbagai komoditas dan melemahnya daya beli warga, omzet mereka anjlok karena warga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder.
Sehingga Pertuni DPC Jakarta Timur mempertanyakan alasan Dinas Sosial DKI Jakarta menghentikan bantuan KPDJ bagi 20 anggota mereka tanpa ada penjelasan resmi.
"Kalau ditanya mereka alasannya bervariasi. Ada yang bilang gantian lah katanya 'bapak sudah berapa tahun, gantian sama teman'. Lah kalau disabilitas emang bisa gantian?" ujarnya.
Mulyawan menduga pemutusan KPDJ ini akibat sistem data desil atau pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ditetapkan Kementerian Sosial tak seusai.
Menurutnya antara data dengan kondisi ekonomi penerima bantuan kerap tidak sesuai karena kurangnya proses verifikasi lapangan sewaktu pengajuan, dan indikator penerima tidak tepat.
Tapi meski tidak memiliki penghasilan tetap dan tinggal mengontak, banyak dari mereka yang justru dikategorikan pemerintah sebagai kelas menengah atau masuk dalam desil enam.
"Teman saya pedagang kerupuk yang di Kelapa Dua Wetan, tiba-tiba desil 6. Dia padahal enggak punya anak, enggak punya kendaraan, enggak punya rumah. tapi kenapa tiba-tiba desil 6?" tuturnya.
Awak media sudah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin terkait pemutusan bantuan KPDJ yang dialami anggota Pertuni DPC Jakarta Timur.
Baca juga: Kekhawatiran Pengendara Imbas Harga Pertamax Naik Mulai Terasa, Pertalite di SPBU Jagakarsa Kosong
Baca juga: Spanduk Demo Menuju Indonesia Bangkrut Digelar BEM UI, 1000 Mahasiswa Bersiap Menuju Bundaran HI
Baca juga: Kecelakaan di Jatinegara: Motor Lawan Arah Adu Banteng, Korban Terpental dan Satu Pengendara Kritis
