SURYA.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya mereaksi pernyataan Sony Sonjaya yang mengaku telah menyetor 26 nama orang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kuasa hukum Sonny, Krisna Murti mengatakan, disetorkannya 26 nama itu akan dijadikan bukti kliennya untuk mengungkap perkara tersebut.
Sebab kata dia, puluhan nama itu pernah menjalin komunikasi dengan kliennya melalui ponsel yang kini disita oleh penyidik.
"Misalnya nama A berkomunikasi dengan klien saya, si B juga (komunikasi dengan Sony), ya kan semua. Jadi semua bukti itu ada di dalam HP klien saya dan itu harus dibuka," jelasnya.
Baca juga: Nasib Pengajuan JC Sony Sonjaya Usai Asep Yusuf Somantri Jadi Tersangka, Penyetor Uang Korupsi MBG
Kendati demikian, Krisna enggan membeberkan lebih jauh siapa saja 26 nama yang kini telah disetorkan oleh kliennya kepada penyidik.
Dia hanya mengatakan, ihwal 26 nama itu nantinya akan diungkap sendiri oleh Sonny selaku pihak yang berperkara saat ini.
Adapun perihal tersebut, Krisna hanya menuturkan bahwa 26 nama itu berasal dari beberapa unsur lembaga mulai dari tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Betul, orang-orang semuanya itu berasal dari situ," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa saat ini penyidik masih berfokus melakukan pemeriksaan terhadap Sony yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami akan memeriksa SS terlebih dahulu, fokus disitu dulu," kata Syarief kepasa wartawan dikutip Jumat (12/6/2026).
Namun dari pemeriksaan itu, penyidik kata Syarief juga akan menggali informasi dari Sony termasuk ada tidaknya peranan pihak lain dalam perkara yang kini sedang diusut.
Pasalnya menurut dia, keterangan dari Sony itu juga yang nantinya akan menjadi pertimbangan penyidik untuk menerima atau tidak pengajuan justice collaborator yang sebelumnya diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
"Kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama-nama saja tapi informasinya juga," jelasnya.
Di bagian lain, sejumlah nama yang diduga ada dalam BAP, ramai-ramai membantah.
Sejumlah nama ini terdiri dari pejabat eksekutif hingga legislatif.
Berikut di antaranya:
Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus figur publik, Surya Utama alias Uya Kuya, memberikan klarifikasi usai namanya santer beredar di media sosial sebagai satu dari 26 orang yang diisukan terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Uya mengaku terkejut dan menyebut isu tersebut sebagai rentetan fitnah yang kembali sengaja diarahkan kepadanya.
Rasa heran dan kecewa tak bisa disembunyikan oleh Uya, mengingat belum lama ini dirinya juga baru saja dihantam rumor tak sedap terkait kepemilikan ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi Uya, fitnah dan kabar bohong seolah tak pernah lelah menerpanya.
"Tahun lalu saya sudah kena hoaks besar juga, sampai rumah saya dijarah. Video-video lama saya dijahit dan ditambahi tulisan-tulisan yang seolah-olah menghina masyarakat, padahal saya enggak pernah bicara sedikitpun pada saat itu," kenang Uya.
Ia memaparkan bahwa akibat hoaks tersebut, banyak orang terprovokasi hingga keluarganya habis-habisan menjadi korban perundungan.
Sebagai wakil rakyat, Uya menekankan bahwa interaksinya dengan pihak BGN selama ini murni sebatas urusan pekerjaan dewan.
"Sebagai anggota DPR khususnya Komisi IX, saya hanya menjalankan tugas saya meneruskan aduan-aduan serta aspirasi serta usulan-usulan masyarakat ke para pimpinan BGN," terangnya mengakhiri klarifikasi.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman membantah keras isu yang menyebut dirinya memiliki titik operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu bahkan menantang siapa pun yang memiliki bukti atas tudingan tersebut untuk menunjukkannya secara terbuka.
"Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek. Saya kasih hadiah nanti. Jadi enggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian," tegas Dudung, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Dudung menegaskan perannya sebatas mengenalkan pihak pesantren kepada Kepala BGN saat itu. Setelah komunikasi terjalin, dirinya mengaku tidak lagi mengikuti perkembangan lebih lanjut.
Menurut Dudung, Dadan Hindayana kemudian menugaskan stafnya untuk memfasilitasi komunikasi antara pesantren dan BGN.
"Akhirnya silakanlah, mereka berhubungan, mereka berhubungan saya sudah tidak ngerti apa-apa," jelasnya.
Ia juga menyebut rencana pembangunan dapur MBG di pesantren tersebut hingga kini belum terealisasi.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto membantah terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional itu.
“Bagaimana mau terlibat, pelaksanaan program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga yang ditunjuk,” kata Sumanto kepada Tribun Jateng, Rabu (10/6/2026).
Sumanto menyatakan, tudingan yang menyebut dirinya ikut mengatur atau terlibat dalam penentuan titik SPPG tersebut tidak memiliki dasar.
“Informasi yang beredar itu sama sekali tidak benar. Soal MBG kan sepenuhnya kewenangan pusat. Saya juga tidak kenal dengan Pak Sony Sonjaya," kata Sumanto.
Dia juga mengaku terkejut ketika jabatan ketua DPRD Jateng ikut dikaitkan dengan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik tersebut.
Ia mengungkap, penyebutan jabatannya dalam berbagai unggahan media sosial maupun pesan berantai tidak berdasar pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Tuduhan yang diarahkan ke saya hanya sebatas spekulasi yang berkembang tanpa disertai bukti yang jelas," klaimnya.
Sumanto menyatakan, tidak pernah sama sekali berkomunikasi maupun memiliki hubungan kerja dengan Sony Sonjaya.
“Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak terlibat dan tidak mengenal yang bersangkutan. Tidak pernah berhubungan atau terlibat dalam urusan dengan kasus tersebut,” sambungnya.
Musyafak Rouf memastikan dirinya sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Cari satu aja kalau ada tak kasih hadiah. Saya enggak ada sama sekali, gak punya MBG," ujar Musyafak dengan nada menantang pihak-pihak yang menyebarkan rumor.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tata kelola program tersebut sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
"Masalah MBG itu, gak tahu sama sekali sehingga tidak mau komentar. Kan itu kewenangan di pusat. Tata kelola dan mekanismenya seperti apa, kami tidak pernah dilibatkan dan juga tidak pernah diajak rembukan terkait dengan MBG itu," pungkasnya.
Di luar isu viral tersebut, bagaimana sebenarnya rekam jejak dan profil dari Ketua DPRD Jatim ini? Berikut ulasan lengkap mengenai sosok, karier politik, hingga rincian harta kekayaannya.
