TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap kondisi ekonomi kelas menengah yang dinilai semakin tertekan di tengah meningkatnya biaya hidup.

Menurut Misbakhun, kelompok kelas menengah saat ini menghadapi berbagai beban sekaligus, mulai dari cicilan, kenaikan biaya pendidikan, hingga kebutuhan menjaga tabungan keluarga di tengah ketidakpastian ekonomi.

Karena itu, ia menilai pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 harus benar-benar mempertimbangkan kondisi kelompok yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian nasional tersebut.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: 5 Tuntutan Mahasiswa ke Prabowo Saat Demo di Bundaran HI, Kemenko Polkam Buka Suara

Kelas Menengah Dinilai Mulai Tertekan

Misbakhun menilai tekanan ekonomi saat ini tidak lagi hanya dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok kelas menengah pun mulai menghadapi tantangan yang semakin berat.

Oleh sebab itu, target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 tidak boleh sekadar mengejar angka statistik, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ideal harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, penguatan dunia usaha, serta terjaganya daya beli masyarakat.

"Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat dalam indikator makro," ujarnya.

Kelas Menengah Jadi Motor Ekonomi Nasional

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, kelas menengah memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi domestik.

Ketika kelompok ini tetap percaya diri untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, maupun berinvestasi, aktivitas ekonomi nasional akan terus bergerak.

Sebaliknya, apabila kelas menengah mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan dirasakan langsung oleh sektor usaha dan berpotensi menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," tegasnya.

Reformasi Fiskal Harus Berkeadilan

Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah bersama DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara sebesar 12,01 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Misbakhun mengingatkan, target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan negara, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta reformasi fiskal yang berkualitas.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menjadikan kelompok kelas menengah sebagai pihak yang terus menanggung tambahan beban fiskal.

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.