Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengidentifikasi sejumlah kelompok yang diduga akan menyusup serta menunggangi aksi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Hal itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) telah disebar di sejumlah titik untuk memantau pergerakan kelompok yang telah teridentifikasi.

Budi menuturkan, polisi akan melakukan pengawasan ketat dan menindak tegas pihak-pihak yang kedapatan membawa barang berbahaya atau berpotensi memicu kerusuhan.

“Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung dan mendompleng aksi untuk membuat kegiatan lain yang dapat mengganggu Kamtibmas,” ucap Budi kepada wartawan, Jumat.

Ia juga mengimbau peserta aksi agar tidak terpancing provokasi dari pihak luar yang berupaya memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan tertentu.

“Apabila ditemukan membawa barang-barang yang tujuannya membuat gangguan Kamtibmas, kami akan melakukan tindakan tegas,” tegasnya.

Meski demikian, Budi memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. 

Baca juga: BEM UI Demo Usai Salat Jumat, Soroti MBG hingga Pemborosan APBN.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.

Untuk mengamankan aksi tersebut, Polda Metro Jaya mengerahkan 6.088 personel gabungan TNI-Polri yang ditempatkan di sejumlah titik, antara lain kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, dan Cikini Raya.

Sementara itu, kepolisian turut meminta massa mahasiswa tak menjadikan kawasan Bundaran HI sebagai lokasi utama penyampaian aspirasi. 

Budi menuturkan, Polda Metro Jaya telah berkoordinasi agar titik aksi dialihkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.

“Kami memahami bahwa di sekitar Bundaran HI banyak kegiatan perekonomian dan aktivitas masyarakat. Karena itu kami berkomunikasi agar titik aksi bisa dialihkan ke Patung Kuda atau DPR/MPR,” kata Budi.

Ia menambahkan bahwa penyampaian pendapat tetap dijamin undang-undang (UU).

Meski demikian, pelaksanaannya pun harus memperhatikan kepentingan masyarakat lain yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi.

Ia mengimbau peserta aksi menjaga fasilitas umum dan fasilitas publik selama menyampaikan aspirasi.

Selain itu, massa diminta menghormati warga yang cari nafkah di kawasan yang dilalui atau menjadi lokasi kegiatan unjuk rasa.

“Kami mengajak adik-adik mahasiswa menjaga fasilitas umum dan menghormati masyarakat lain yang memiliki aktivitas sehari-hari,” kata Budi. 

Kapolda Berharap Demo Kondusif

Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penggunaan gas air mata dalam pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dilakukan secara ketat dan terukur.

Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal Polisi Asep Edi Suheri, menekankan bahwa langkah penggunaan gas air mata tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh personel di lapangan.

Ia memastikan, keputusan tersebut hanya dapat diambil melalui komando langsung dari dirinya sebagai pimpinan operasi pengamanan.

“Penggunaan gas air mata hanya bisa dilakukan atas perintah saya. Itu tidak boleh dilakukan secara mandiri oleh anggota di lapangan,” ujar Asep dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Penegasan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pola pengamanan aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa.

Kepolisian, kata Asep, berupaya menjaga agar pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas serta menghindari tindakan represif yang tidak diperlukan.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga mengingatkan para peserta aksi untuk menjalankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum secara tertib dan damai.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi, mengimbau agar massa tidak membawa barang-barang berbahaya yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar tetap tertib, tidak membawa senjata berbahaya, dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana,” kata Budi.

Menurut dia, potensi gesekan di lapangan kerap dipicu oleh provokasi maupun tindakan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, kepolisian berharap seluruh elemen mahasiswa dapat menjaga suasana tetap kondusif selama aksi berlangsung.

Soroti MBG hingga Pemborosan APBN

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, seusai Salat Jumat, Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi, arah kebijakan pemerintah, hingga isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Dalam aksi itu, massa mahasiswa akan membawa lima tuntutan utama yang disebut sebagai representasi keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Koordinator aksi menyebutkan, tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mahasiswa menilai penggunaan anggaran negara harus lebih difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan berbagai lapisan warga.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan biaya hidup yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan sejumlah program prioritas pemerintah. Massa aksi mendesak penghentian program-program yang dianggap tidak mendesak dan berpotensi membebani keuangan negara, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih.

Mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ranah sipil. Mereka meminta pemerintah menghentikan berbagai bentuk keterlibatan unsur militer dalam sektor-sektor yang seharusnya menjadi domain sipil.

Menurut mereka, prinsip demokrasi harus tetap dijaga melalui pemisahan yang jelas antara fungsi sipil dan militer.

Adapun tuntutan terakhir adalah mendesak pemerintah untuk mengakui dan merespons berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat.

Mahasiswa menilai masih banyak keluhan publik terkait kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga pelayanan publik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

"Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar dan memberikan respons yang nyata terhadap kondisi yang terjadi saat ini," demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam seruan aksi.

Aksi yang akan dipusatkan di kawasan Bundaran HI tersebut diperkirakan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek.

Massa dijadwalkan mulai berkumpul setelah pelaksanaan Salat Jumat sebelum bergerak menyampaikan aspirasi secara terbuka di ruang publik.

Demonstrasi ini menambah deretan aksi mahasiswa yang dalam beberapa waktu terakhir kembali marak digelar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap suara masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi perhatian para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.