TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo disebut bagian dari perubahan paradigma dalam mengelola negara.
Karena itu, kritik yang disampaikan sebaiknya bukan untuk membatalkan tujuan yang ingin dicapai tetapi bagaimana memperbaiki cara mencapai tujuan itu.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, usai menghadiri Dialog Kritis bertajuk "Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia" yang digelar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (Undip), Jumat (12/6/2026).
Dalam forum yang juga diwarnai kritik dan pertanyaan tajam dari mahasiswa itu, Budiman menjelaskan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih merupakan instrumen untuk membangun fondasi baru pembangunan nasional.
"Kalau kita menganggap pemerintahan Pak Prabowo hanya membawa program baru, itu kurang tepat."
"MBG, koperasi rakyat, memang program baru, tetapi program-program itu harus diletakkan dalam rangka paradigma baru," katanya.
Baca juga: Aliansi BEM Banyumas Raya Susun Kekuatan Siap Turun ke Jalan, Soroti Harga BBM Hingga Rupiah Melemah
Menurut Budiman, selama beberapa dekade, Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai ekonomi global.
Pemerintah, saat ini, kata dia, ingin mendorong transformasi menuju negara yang mampu menciptakan nilai tambah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan industrialisasi.
Ia menilai, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.
Karena itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada perbaikan gizi, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kualitas generasi muda.
Sebagai contoh, Budiman menceritakan pengalamannya mengunjungi Sekolah Rakyat di Cibinong, yang menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Ada anak tukang becak, anak pemulung, bahkan ada yang empat tahun putus sekolah."
"Mereka sekarang mendapatkan sekolah berasrama dengan fasilitas yang baik."
"Ini bentuk keberpihakan kepada masyarakat miskin," ujarnya.
Selain menyoroti pembangunan sumber daya manusia, Budiman juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait tekanan ekonomi global yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas impor.
Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk rencana subsidi kedelai guna menekan dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap industri tahu dan tempe.
"Pemerintah terus mencari solusi agar beban masyarakat tidak semakin berat."
"Salah satu yang sedang dibahas adalah subsidi kedelai agar perajin kecil dan masyarakat tidak terlalu terdampak kenaikan harga akibat Dollar," katanya.
Dalam dialog tersebut, Budiman juga merespons berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan tidak perlu dihindari.
"Saya tidak pernah mengatakan kritik itu salah."
"Kritik mereka valid, kritik mereka legitimate."
"Yang ingin saya jelaskan adalah apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai pemerintah," ujarnya.
Menurut mantan aktivis 1998 itu, kritik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki cara mencapai tujuan pembangunan, bukan membatalkan tujuan yang ingin dicapai.
Budiman menyebut, pemerintahan Prabowo tengah berupaya mewujudkan lima agenda utama, yakni memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, menjaga persatuan nasional, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kebodohan melalui pendidikan, serta memberantas pemborosan dan kebocoran anggaran.
Baca juga: Dampak Harga Pertamax di Purwokerto Naik: Mobilitas dan Daya Beli Mahasiswa Turun, Ekonomi Terdampak
Ia pun berpesan agar mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi secara santun tanpa merusak fasilitas umum maupun menyerang martabat pribadi seseorang.
"Pidato keras tidak masalah, kritik keras juga tidak masalah."
"Tapi jangan menghina orang dan jangan merusak fasilitas umum."
"Kritik harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki bangsa," tegasnya.
Selain menghadirkan Budiman Sudjatmiko sebagai narasumber utama, forum yang digelar di Gedung Art Center Fakultas Ilmu Budaya Undip tersebut juga menghadirkan sejumlah akademisi dan perwakilan mahasiswa.
Di antaranya Penanggap I dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, Penanggap II Fakultas Hukum Undip Adji Samekto, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip Nur Hidayat.
Forum juga menghadirkan Ketua BEM Universitas Diponegoro Nur Maaid Taufiqurrahman dan Ketua BEM Universitas Brawijaya Muhammad Azhar Zidane yang menyampaikan pandangan kritis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Diskusi dipandu akademisi Fakultas Ilmu Budaya Undip, Mudjahirin Thohir. (*)
