TRIBUNTRENDS.COM, SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Klaten kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian yang diterima Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026), menjadi raihan WTP kedelapan secara berturut-turut sejak 2018.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD berlangsung di aula BPK Jawa Tengah. Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah hadir dalam kegiatan tersebut. Hamenang tampak menerima dokumen LHP dari BPK sebelum berfoto bersama para kepala daerah lainnya yang juga menerima hasil pemeriksaan keuangan.
Setelah kegiatan usai, Hamenang menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang sesuai aturan.
“Alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah kita menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari BPK," ungkap Bupati.
"Dan Alhamdulillah kita kembali mendapatkan opini WTP. Sehingga kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran rekan-rekan pemerintah daerah,” tuturnya.
Bagi Pemkab Klaten, opini WTP tahun ini memperpanjang catatan positif yang telah dipertahankan selama delapan tahun terakhir.
Prestasi tersebut menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Hamenang menegaskan mempertahankan opini WTP bukan tujuan akhir. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah mampu menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tentu ini pencapaian yang luar biasa dan bukti bahwasanya kita bekerja semakin lebih baik dari sebelumnya."
"Harapannya tentu kita bisa tidak hanya sekadar mendapatkan opini WTP, tapi bagaimana dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kita semakin akuntabel, kemudian semakin bisa membuat program-program yang tentu menjadi solusi bagi warga masyarakat di Kabupaten Klaten,” lanjut Mas Hamenang.
Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK atas proses pemeriksaan dan pendampingan yang telah dilakukan selama ini.
“Sekali lagi terima kasih kepada BPK atas opini WTP-nya. Semoga ke depan kami dalam rangka pengelolaan keuangan di Kabupaten Klaten menjadi semakin lebih baik dan sejahtera,” pungkasnya.
Setelah kegiatan, Hamenang juga mengabadikan momen dengan membawa dokumen hasil pemeriksaan yang diterima dari BPK. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)