TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Massa aksi mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, menyoroti aksi blokade aparat yang membuat mereka tak bisa berjalan menuju Bundaran HI, Jumat (12/6/2026).

Massa aksi ditahan oleh barikade aparat TNI-Polri di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Gedung Thamrin Nine.

Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman arah Monas pun lumpuh tak bisa dilintasi.

Sempat Ditembus Hafiz, perwakilan BEM Universitas Indonesia (UI) menyebut, seharusnya masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Bahkan menurut dia, aparat kepolisian dan tentara seharusnya mendukung tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, bukan menghalangi.

"Harusnya kalian itu mendukung lima tuntutan yang kami bawa, karena tuntutan ini juga pasti berpengaruh ke kehidupan kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian," ucap Hafiz dalam orasinya di depan massa dan aparat.

Lima tuntutan yang dibawa oleh massa aksi sebagai berikut: 

1. Stop Pemborosan APBN 

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM 

3. Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih 

4. Hentikan Militerisme di Ranah Sipil 

5. Menuntut Prabowo Berhenti Mengelak dan Akui Kesalahan Pemerintah 

Menurut Hafiz, lima tuntutan ini sejatinya tak hanya demi kepentingan para massa aksi, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami membawa tuntutan dari APBN, program-program yang boros dan tidak bermanfaat, supaya anak-anak kalian juga tidak merasakan keracunan dari program MBG yang dikorupsi," kata dia.

Ia pun menyinggung tugas aparat yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan terlibat konflik dengan warga.

Senada, salah satu mahasiswa lain yang juga turut berorasi menegaskan bahwa mereka sudah muak dengan berbagai program pemerintah yang tak pernah memprioritaskan rakyat.

Padahal, kata dia, jika tuntutan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dipenuhi, maka anak-anak dari para aparat juga bisa mengenyam pendidikan dengan lebih baik.

"Sampai kapan kita mau terus seperti ini? Kalau pendidikan kita rusak, anak-anak kalian juga jadi korban," ucap salah satu massa aksi.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menegaskan, pemilihan Bundaran HI sebagai titik aksi adalah bentuk krisis kepercayaan mahasiswa terhadap para wakil rakyat di DPR RI.

"Dari kami sendiri, sejauh ini sepakat bahwasanya kami tidak akan memindahkan titik aksi, karena pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kami kepada DPR dan Presiden yang pada dasarnya sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri, Mas," tegas Dimas saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Jumat siang.

Hingga pukul 17.50 WIB, massa aksi masih belum berhasil mencapai titik aksi yang awalnya direncanakan di Bundaran HI.

Mereka masih berusaha beberapa kali menerobos masuk melewati barikade besi yang dipasang polisi.

Menjelang gelap, belum terlihat adanya tanda-tanda pembubaran massa aksi yang kembali berdiri setelah sesi orasi selesai.

Sumber: Kompas.com