TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Aten Munajat, menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Aten meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar masalah serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.

Menurut Aten, banyaknya keluhan masyarakat menunjukkan sistem yang diterapkan masih memiliki kelemahan, baik dari sisi teknis maupun tata kelola pelaksanaannya.

"SPMB ini menyangkut hak pendidikan masyarakat. Ketika muncul banyak protes dan kebingungan dari orang tua maupun calon peserta didik, tentu harus menjadi bahan evaluasi serius," ujar Aten, Jumat (12/6/2026).

Aten menilai, pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan yang muncul saat ini, tetapi juga harus mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan kisruh selama proses penerimaan berlangsung.

Aten mengatakan evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem aplikasi, mekanisme seleksi, pelayanan pengaduan, hingga koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB.

Menurutnya, hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan agar proses penerimaan siswa baru ke depan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang setiap tahun. Harus ada pembenahan yang menyeluruh," katanya.