Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 mendapat sorotan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Diaz Habibie Rahman mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak bisa dilihat secara sempit. Kendati dikonsumsi masyarakat kelas menengah atas, kenaikan harga Pertamax memberikan efek domino bagi ekonomi masyarakat.
"Dalam perspektif ekonomi, dampaknya nggak hanya berhenti pada konsumen Pertamax. Pertamax masuk dalam input aktivitas ekonomi. Ketika Pertamax naik, operasional perusahaan, jasa transprotasi distribusi akan ikut meningkat," katanya, Jumat (12/6/2026)
"Pada akhirnya kenaikan tersebut berpengaruh pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Masyarakat yang tidak mengisi Pertamax pun dapat merasakan dampaknya. Lewat kenaikan biaya hidup yaitu inflasi," sambungnya.
Di sisi lain, pihaknya memahami alasan pemerintah menaikkan harga Pertamax. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara. Namun, kesehatan fiskal tidak boleh dicapai dengan mengabaikan daya beli masyarakat.
Menurut dia, kebijakan ekonomi yang baik adalah memastikan beban penyesuaian dibagi secara adil.
Ia pun mempertanyakan desain di balik keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax. Khususnya terkait efek domino kenaikan harga terhadap inflasi. Selain itu, ia juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga harus diiringi dengan penguatan transportasi publik hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Yang tak kalah penting, pemerintah perlu memastikan sistem perpajakan yang efektif, salah satunya dengan pajak orang kaya.
"Setiap kebijakan ekonomi selalu mengandung konsekuensi, tapi yang jadi persoalan siapa yang menanggung konsekuensi tersebut. Jangan sampai penyesuain fiskal ini lebih banyak dibebankan kepada masyarakat umum, kelas bawah, sementara upaya memperluas wajib pajak terus meningkatkan kepatuhan, dan efisiensi belaja negara belum dilakukan dengan optimal," terangnya.
Diaz menyebut selama ini efisiensi belanaja negara belum optimal, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebagai organisasi mahasiswa, DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengawal kebijakan publik, agar setiap keputusan pemerintah tidak berorientasi pada stabilitasas ekonomi makro tetapi juga prinsip keadilan sosial.
"Karena keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dari fiskal sehat, tetapi sejauh mana menjaga kesejahteraan dan daya beli rakyat. Intinya jangan sampai menjadi beban masyarakat," imbuhnya. (maw)
