TRIBUNBEKASI.COM- Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ikut ambil bagian dalam aksi Rawamangun Menggugat yang digelar Aliansi UNJ Melawan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026).
Dari atas mobil komando, akademisi yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah itu menyebut masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap Istana dan DPR.
Dalam orasinya, Ubedilah mengajak peserta aksi menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan hingga mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT).
"Apakah anak muda mudah mencari pekerjaan?" tanya Ubedilah kepada massa.
"Tidak!" jawab peserta aksi.
Ia juga menyatakan 10 tuntutan yang dibawa mahasiswa dinilai mewakili aspirasi masyarakat luas.
"Saya yakin bahwa sesungguhnya 10 tuntutan yang kalian buat adalah juga tuntutan keinginan masyarakat banyak," ujarnya.
Ubedilah mengatakan aksi digelar di Rawamangun karena menurutnya masyarakat sudah tidak lagi percaya terhadap Istana maupun DPR sebagai tempat menyampaikan aspirasi.
"Karena sesungguhnya, saya dan kita semua sudah tidak percaya dengan Istana," serunya.
Ia juga menilai fungsi pengawasan DPR tidak berjalan optimal. Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian yang berlangsung cepat menjadi salah satu contoh lemahnya fungsi legislatif dalam mengawasi pemerintah.
Ubedilah Badrun merupakan akademisi dan analis sosial politik yang lahir di Indramayu, Jawa Barat, 15 Maret 1972. Ia menempuh pendidikan di IKIP Jakarta yang kini menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kemudian melanjutkan studi Pascasarjana di FISIP Universitas Indonesia.
Selain menjadi dosen, Ubedilah dikenal sebagai aktivis gerakan mahasiswa era Reformasi dan ikut mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) pada 1996. Ia juga aktif menjadi narasumber dan pengamat politik di berbagai media nasional dikutip dari tribunnews
Nama Ubedilah sempat menjadi perhatian publik setelah melaporkan Presiden Joko Widodo dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Pada awal 2025, ia kembali mendatangi KPK bersama kelompok Nurani 98 untuk meminta penelaahan ulang laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan TPPU terhadap Joko Widodo beserta keluarganya.
Ubedilah juga pernah menjadi sorotan setelah dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ.
Pihak kampus menyebut keputusan itu merupakan bagian dari rotasi jabatan dan penyesuaian organisasi, sementara Ubedilah menduga langkah tersebut berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap pemerintah.
