TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Perwakilan warga Rusun Sentra Mulya Jaya, Bambu Apus, Jakarta Timur mendatangi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta di kawasan Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Mereka menyampaikan keluhannya untuk bisa mendapatkan unit rumah susun milik Pemprov DKI Jakarta lantaran saat ini telah melebihi masa huni di Rusun Sentra Mulya Jaya.
Diketaui, Rusun Sentra Mulya Jaya adalah bangunan vertikal milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menampung para masyarakat menengah ke bawah dengan masa tampung maksimal dua tahun dengan satu tahun perpanjangan.
Perwakilan Paguyuban Warga Rusun Mulya Jaya (PWRMJ), Sutarman mengatakan, dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kemensos, belum menemui titik temu terkait nasib mereka ke depan.
"Tadi diskusi berlangsung sekitar 1,5 jam, tapi belum ada kesepakatan. Belum ada jalan keluar untuk langkah kita selanjutnya," ujar Sutarman kepada awak media, Jumat (12/6/2026).
Dijelaskan Sutarman, ada sebanyak 22 keluarga yang terdiri dari 71 jiwa anggota PWRMJ yang terancam kehilangan tempat tinggal setelah masa terminasi atau masa huni dari Kemensos akan segera berakhir.
Padahal, seluruh warga yang menghuni rusun tersebut merupakan pemegang KTP DKI Jakarta yang sangat mengharapkan hunian layak.
Sutarman menjelaskan, dalam pertemuan, pihak DPRKP DKI Jakarta memberikan dua opsi akses rusun yang dianggap memberatkan warga.
Pertama, melalui jalur program pemerintah (relokasi warga terdampak penggusuran atau banjir).
Kedua, mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Sirukim.
"Kalau jalur umum (Sirukim), persyaratannya berat dan pembayarannya mahal.
Kondisi ekonomi kami di sini sangat terbatas, rata-rata pekerjaan kami hanya pemulung, ojek, hingga pekerja serabutan. Kami tidak sanggup membayar tarif rusun umum," ujarnya.
Warga berharap pemerintah memberikan solusi hunian di lokasi yang dekat dengan akses pekerjaan mereka, yakni di Rusun Jagakarsa (Jakarta Selatan) atau Rusun Pasar Rebo (Jakarta Timur).
"Aktivitas kami di sana, di pasar induk atau sekitar Jakarta Selatan dan Timur. Kalau pindah jauh, biaya transportasi akan semakin menyulitkan," tambahnya.
Lebih miris lagi, Sutarman membeberkan bahwa selama menempati Rusun Sentra Mulia Jaya, kondisi kesejahteraan mereka justru terpuruk.
Menurutnya, sejak tinggal di sana, warga kehilangan akses terhadap bantuan sosial seperti BLT dan jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Hak-hak kami hilang karena kendala domisili. Pelatihan yang diberikan pun hanya sekadarnya, tidak berkelanjutan.
Bantuan gerobak untuk usaha juga tidak jalan karena modal habis hanya untuk bertahan hidup sehari-hari," ungkap Sutarman.
Ia pun menyoroti absennya proses asesmen dari pihak pengelola selama masa tiga tahun mereka menghuni rusun tersebut.
Warga merasa dilepas tanpa dibekali kemandirian ekonomi yang mumpuni.
"Kami hanya diminta keluar, tapi tidak ada penilaian apakah kami sudah mandiri atau belum. Kami tidak tahu harus ke mana. Kami tetap akan berjuang, karena tempat tinggal adalah hak dasar setiap rakyat Indonesia, apalagi kami warga miskin kota yang punya KTP DKI," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat DPRKP DKI Jakarta, Jan Putra mengatakan, pihaknya hanya sebatas menampung aspirasi dari para penghuni Rusun Mulya Jaya.
Sebab, kewenangan akan rusun tersebut berada di ranah Kemensos.
"Kami belum bisa memastikan terkait aspirasi warga. Artinya kamk hanya menampung aspirasi mereka.
Walaupun demikian, kalau warga mau mendaftar rusun itu silakan melalui aplikasi Sirukim kita. Itu nanti masuknya ke masyarakat umum," kata Jan.
