TRIBUNJOGJA.COM - Akademisi sekaligus Guru Besar bidang Ilmu Komunikasi dan Media, Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Masduki, M.A., Ph.D menyebut munculnya gelombang demontrasi di Jakarta dan beberapa wilayah menjadi peringatan keras atau warning bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dan aparat penegak hukum.
Inisiator sekaligus tokoh sentral dalam gerakan masyarakat sipil Forum Cik Di Tiro di Yogyakarta ini, mengingatkan kepolisian maupun militer agar bertindak santun saat mengawal demontrasi di lapangan, dan tetap memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi.
Tindakan represif, dipastikan hanya akan menyiram bensin ke dalam api. Gelombang demontrasi akan semakin luas, tereskalasi dan mengarah kepada aspirasi tunggal mendesak Prabowo-Gibran mundur.
"Nah artinya masih ada waktu bagi Prabowo-Gibran untuk merespons. Keijakan-kebijakan yang komprehensif yang progresif harus segera dipilih. Kalau tidak, momentumnya tidak lama Prabowo dan juga Gibran akan dimakzulkan. Bukan oleh parlemen, lembaga peradilan, tapi oleh rakyat," kata Masduki.
Rencananya, aksi demonstrasi "Rakyat Memanggil" akan digelar di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Sabtu (13/6/2026).
Gelombang aksi demonstrasi besar telah lebih dulu melanda Ibu Kota Jakarta, dimotori oleh aktivis mahasiswa. Letupan aksi serupa juga merembet ke kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali di Kota Yogyakarta yang diagendakan pada Sabtu sore di Pertigaan Gejayan.
Fenomena turunnya massa ke jalan ini dinilai sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi publik.
Prof Masduki mengatakan fenomena turunnya mahasiswa ke jalan hari ini bukan sekadar aksi spontan, melainkan akumulasi kemarahan publik yang sudah lama mengendap.
Menurut Masduki, ada tiga faktor utama yang memicu kemarahan publik hingga melahirkan mosi tidak percaya di jalanan.
Faktor pertama adalah pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai tidak mampu menjalankan program-program strategisnya, seperti Koperasi Desa (Kepdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru menjadi ladang korupsi besar-besaran di dalamnya.
"Artinya Prabowo- Gibran tidak perform dengan program-program ini," kata Masduki, Jumat (12/6/2026).
Kekecewaan ini melengkapi luka lama publik atas noda dugaan politik uang saat pemilu dan manipulasi konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan Gibran, saat maju sebagai calon wakil presiden.
Faktor kedua, menyangkut aspek ekonomi domestik yang mencekik rakyat kecil.
Melemahnya nilai tukar rupiah yang tajam ironisnya justru direspons pemerintah dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Kebijakan ini memicu efek domino berupa lonjakan harga bahan pokok dan tarif transportasi, yang memukul langsung daya beli masyarakat.
Di sisi lain, sebagai faktor ketiga, publik juga menyoroti manuver Prabowo yang terus merangkul kekuatan militer dan memberikan mereka akses luas pada jabatan-jabatan sipil.
Parahnya adalah ketika militer ikut terlibat alam pengelolaan program Kopdes hingga MBG. Masduki menilai langkah ini sebagai upaya sistematis melakukan militerisasi sipil.
"Nah jadi tiga isu ini yang menyebabkan kemarahan, kekecewaan yang terakumulasi, yang kemudian memicu aksi publik hari ini, besok dan menyebar di berbagai kota lain," kata Masduki.
Hal yang membuat masyarakat semakin geram adalah sikap bebal dari jajaran eksekutif. Prabowo dan Gibran dinilai seolah tuli dan tidak melakukan langkah apa pun untuk meredam krisis atau merespon kritik dari publik.
Pemerintah mengabaikan aspirasi yang mendesak agar segera melakukan reformasi birokrasi dan ekonomi.
Misalnya, beberapa tuntutan publik yang sempat muncul, antara lain, pergantian pucuk pimpinan Polri, Menteri Keuangan, hingga reformasi di tubuh Bank Indonesia yang saat ini disorot akibat posisi Wakil Gubernur BI dijabat oleh keponakan Prabowo sendiri.
Selain itu, pemborosan anggaran negara,-- lewat kunjungan Prabowo ke luar negeri serta struktur kabinet gemuk yang diisi lebih dari 100 menteri dan wakil menteri,--dinilai mencederai empati publik di tengah merosotnya nilai rupiah akibat hilangnya kepercayaan atau trust pasar.
"Jadi selain marah, orang-orang juga geram, ini kok tidak ada tindakan-tindakan yang komprehensif gitu, merespon situasi ini. Rupiah turun masalahnya ada di trust," ujarnya. (RIF)
