TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM),  melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur dan DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (12/6/2026) soere.

Aksi bertajuk Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat itu diikuti oleh sekitar 400 massa aksi.

Pantauan di lapangan, peserta aksi tiba di gerbang kantor kantor DPRD Jateng mulai pukul 16.07 WIB. Mereka lantas melakukan penempelan sejumlah poster tuntutan  di antaranya

"Warganya empot-empotan, Pemerintah Malah Main Rumah-rumahan", "Diam Tak Akan Melindungimu" dan lainnya. 

Teriakan kata revolusi juga berulang kali menggema dalam aksi tersebut. 

Sementara di balik gerbang DPRD Jateng, terdapat ratusan personel kepolisian yang berjaga terdiri dari personel anti hura-hura, intelijen hingga Brimob.

Para massa aksi juga sempat menantang aparat kepolisian untuk menemui mereka. Massa aksi melontarkan kalimat tantangan kepada polisi yang bertugas karena resah akan pengesahan Undang-undang (UU) Polri.

Massa aksi mulai memanas pada pukul 16.55, Sejumlah massa aksi mulai mencoba menaiki pintu gerbang besi DPRD Jateng setinggi tiga meter yang baru saja direnovasi.

Namun, aksi massa tersebut berangsur mundur selepas mereka membacakan aksi tuntutan pada saat menjelang petang.

"Kami akan konsolidasi lagi dan kami akan melakukan aksi demonstrasi kembali ke sini," ujar Ketua BEM Undip, Nur Majid kepada Tribun selepas aksi.

Kondisi Bangsa 90 Persen Kacau Balau 

Majid mengungkap, aksi mahasiswa Undip turun ke jalan hari ini karena sudah jengah kepada pemerintah. Ia menilai, mahasiswa jengah karena kerusakan pemerintah saat ini sudah mencapai 90 persen.

Indikator kerusakan itu, lanjut dia, bisa dilihat dari berbagai sektor seperti tingginya penerbitan surat utang, nilai tukar rupiah yang anjlok, dan masih bebalnya Pemerintah dengan terus mempertahankan proyek-proyek bakar duit seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Proyek tersebut jauh dari rencana awal yang diklaim dapat bermanfaat kepada masyarakat. Kini justru sebaliknya, Proyek itu sama sekali tidak berdampak ke masyarakat.

"Kondisi bangsa sekarang sudah 90 persen kacau balau," ujarnya.

Kondisi itu, , lanjut Majid, semakin miris bagi warga Jawa Tengah karena memiliki Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Ia menilai, Gubernur Jateng tidak bisa menyikapi dampak ekonomi global ini ke wilayahnya. Jangankan untuk menyelesaikan persoalan itu, Gubernur juga masih gagap dengan berbagai persoalan lokal seperti konflik  agraria dan persisir di Jateng akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak kunjung diselesaikan.

"Saya rasa untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Tengah saja Pak Lutfi tidak mampu. Apalagi  melihat persoalan di nasional. Dia enggak pernah mau turun ke sini untuk menemui massa aksi, Jadi untuk apa ada Gubernur seperti Pak Lutfi," ujarnya.

Dari aksi ini, Majid berharap, pemerintah secepatnya untuk mengevaluasi seluruh kebijakan terutama proyek MBG. Walaupun MBG sudah diefisiensikan, tetapi anggaran  hasil efisiensi itu hendaknya disalurkan ke dana-dana jaminan sosial, subsidi pupuk,  penambahan anggaran BPJS, dan beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin.

"Sudah sepatutnya anggaran itu disalurkan oleh negara kepada kebijakan-kebijakan yang lebih produktif dibandingkan ke  MBG," jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Memperkuat nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dalam jangka waktu 7 kali 24 jam. Kemudian adalah turunkan harga obat-obatan.

Selanjutnya adalah segerakan audit dan keluarkan dana danantara. Selanjutnya kembalikan hak-hak tanah petani dan hapuskan PSN untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen. Lalu , realisasikan janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.

"Kami meminta pula Pemerintah melakukan reformasi TNI dan Polri serta tarik mundur aparat yang berada di proyek PSN," terangnya.

Turun ke Jalan karena Bensin Mahal dan Susah Makan

Peserta Aksi Michelle (19) mengaku ikut turun ke jalan karena merasa resah dengan kondisi negara saat ini. Ia mengaku, akibat ulah Pemerintah merasakan sejumlah dampaknya seperti harus ikut merasakan kenaikan harga Pertamax.

 "Kendaraan saya tidak menggunakan Pertamax tapi orang menengah sekarang cari subtitusinya yang lebih murah jadi mereka ikut beli Pertamax, akhirnya barang ini nanti bisa jadi semakin langka," terangnya.

Mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu juga merasakan dampak ekonomi karena sejumlah barang konsumsi mahal. Ia pun kini lebih berhemat.

"Ekonomi  saat ini bikin saya makan aja mikir-mikir gitu. Apalagi kalau untuk menunjang cita-cita yang ibaratnya pasti butuh modal. Gimana caranya aku bisa mikir sukses kalau makan besok saja masih susah," terangnya.

Di tengah kondisi seperti sekarang, Ia pun heran atas pendirian pemerintah yang tetap mempertahankan MBG. Padahal, program itu sudah terbukti justru membahayakan sejumlah siswa karena keracunan.

Kalau benar program ini bermanfaat bagi pelajar mengapa saat program ini akan diefisienkan dengan mengurangi sejumlah Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). bukan siswa yang menolak.

"Yang marah bukan anak-anak atau para orang tua, tapi pemilik dapur MBG," terangnya.

Koordinator Aksi dari BEM Undip, Dika Kusuma, menilai, pemerintah seharusnya mengalihkan anggaran MBG ke sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat salah satunya kebutuhan BBM.

 "Seharusnya sektor energi yang disubdisi, bayangkan kalau penggunaan Pertalite overload maka akan memicu kenaikan harga Pertalite juga yang berujung kenaikan harga bahan pokok lainnya," terangnya. (Iwn)