Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Meski sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat diproduksi di dalam daerah, gejolak ekonomi global tetap memberikan dampak terhadap biaya produksi, distribusi, hingga daya beli masyarakat.

Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Muhammad Nursiah, mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan ekonomi dan menyiapkan berbagai upaya untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

“Kita melihat daya beli masyarakat, walaupun beberapa produk kita langsung produksi di dalam (Lombok Tengah), tapi itu berdampak kaitan dengan naiknya harga minyak,” ujar Nursiah, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi produsen, dan pelaku usaha menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, Pemkab Lombok Tengah telah mengundang sejumlah asosiasi produsen untuk membahas dampak kenaikan harga energi terhadap aktivitas produksi dan distribusi.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat program pengendalian inflasi melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan.

“Apa yang kita lakukan itu gerakan pangan murah. Kedua, kita juga kerja sama dengan pemilik toko kios yang ada di Renteng untuk menjadi penyeimbang, pengendali inflasi,” jelasnya.

Baca juga: Pelabuhan Awang Disiapkan Jadi Motor Ekonomi Baru Lombok Tengah

Tak hanya fokus pada stabilitas harga, Pemkab Lombok Tengah juga berupaya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah memfasilitasi pengusaha dan UMKM agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Menurut Nursiah, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Pemberdayaan UMKM lokal itu pasti, dengan produknya butuh pemberdayaan dengan fasilitasi dalam pembinaannya,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan komoditas strategis di daerah. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

(*)