Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghimpun komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.

Komitmen tersebut tidak diberikan dalam bentuk dana tunai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melainkan berupa pelaksanaan langsung proyek perbaikan dan pembangunan jalan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang terlibat.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Sulawesi Tengah, Dr Faidul Keteng, mengatakan pemerintah daerah nantinya hanya menerima hasil pekerjaan yang telah selesai sebagai aset daerah.

"Proyek perbaikan dan pembangunan peningkatan jalan itu dikerjakan sendiri oleh perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Pemprov hanya menerima asetnya," ujar Faidul Keteng kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Perkuat Pengawasan WNA, Imigrasi Palu dan Rudenim Manado Dorong Pembentukan Forkopdensi di Sulteng

Menurut Faidul, terdapat dua ruas jalan yang menjadi sasaran program CSR tersebut, yakni ruas Towi-Kolonodale dan ruas Buleleng-Matarape.

Kesepakatan itu dicapai setelah pertemuan Gubernur Anwar Hafid bersama manajemen 16 perusahaan tambang di Hotel Mercure Jakarta pada Rabu (10/6/2026).

"Hasil pertemuan disepakati bahwa dua ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan tambang untuk dilakukan perbaikan dan pembangunan menggunakan dana CSR dengan total nilai kurang lebih Rp355 miliar," jelasnya.

Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas komitmen dunia usaha yang bersedia berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur daerah.

"Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi Tengah," kata Anwar.

Menurut Anwar, kerja sama tersebut menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. 

Dengan melibatkan sektor swasta, pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menilai pembangunan jalan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Morowali dan Morowali Utara.

Baca juga: Dewan Hakim MKTIQ MTQ Sulteng Klarifikasi Dugaan Kecurangan, Tegaskan Penilaian Sesuai Pedoman

"Di tengah keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, memberi manfaat kepada rakyat," ujarnya.

Berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani, pembangunan ruas Towi-Kolonodale akan dibiayai oleh konsorsium 16 perusahaan tambang. Mereka berkomitmen membangun dan meningkatkan kualitas jalan sepanjang 13 kilometer pada koridor tersebut.

Sementara itu, pembangunan ruas Buleleng-Matarape akan ditangani oleh satu perusahaan tambang yang mengambil tanggung jawab penuh terhadap pendanaan dan pelaksanaan proyek hingga selesai.

Mantan Bupati Morowali dua periode itu berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menjadi model pembangunan yang dapat diterapkan di daerah lain.

Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu daerah sudah seharusnya ikut memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Model kemitraan komprehensif antara pemerintah daerah dan sektor swasta ini seyogianya dapat menjadi percontohan nasional. Sektor industri ekstraktif yang mengelola potensi alam daerah harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan mobilitas masyarakat," tegasnya. (*)